BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Proyek pembangunan Jalan Amir di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan CV Eri Jaya Raya sebagai pemenang tender di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Berau tersebut diduga menggunakan material dari sumber yang belum jelas legalitas perizinannya yang hingga kini dibiarkan tetap berjalan, Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen kontrak, lokasi resmi pelaksanaan pekerjaan berada di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp6.909.955.028,00.
Sebagai penyedia jasa yang memenangkan tender, CV Eri Jaya Raya berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Termasuk memastikan material konstruksi yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis serta berasal dari sumber yang legal dan memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan legalitas material galian yang digunakan dalam proyek tersebut, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan PUPR meminta awak media menghubungi pihak kontraktor secara langsung.
“Wah, langsung saja ke kontraktornya kalau terkait Galian C-nya,” ujar Bambang sembari memberikan nomor kontak pihak kontraktor kepada awak media.
Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media kemudian menghubungi nomor yang diberikan untuk memperoleh klarifikasi dari pihak pelaksana proyek.
Dalam keterangannya, Rizal selaku pengawas lapangan mengungkapkan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan tersebut berstatus sewa. Sementara itu, lahan milik masyarakat di kawasan Samburakat yang diduga menjadi lokasi pengambilan tanah urug disebut belum memiliki izin pertambangan atau perizinan Galian C.
Persoalan lainnya, lokasi pengambilan material tersebut dipertanyakan karena diduga tidak tercantum sebagai sumber material yang telah disetujui dalam SPK maupun dokumen persetujuan pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan dokumen kontrak yang telah disepakati.
Ironisnya, hingga berita ini kembali ditulis, belum diperoleh informasi mengenai tindakan tegas atau penindakan dari instansi berwenang terhadap dugaan persoalan tersebut. Sementara itu, aktivitas pembangunan proyek masih terus berlangsung.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya dalam memastikan kepatuhan penyedia jasa terhadap ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dan Dasar Hukum yang Berlaku
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari anggaran pemerintah, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa maupun pihak terkait.
Pertama, terkait kewajiban pelaksanaan kontrak.
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Adapun konsekuensi ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sesuai persyaratan hukum yang berlaku.
Kedua, terkait kewajiban penyedia jasa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, mengatur kewajiban penyedia dalam memenuhi ketentuan pengadaan serta melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan.
Penyedia jasa juga bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.
Ketiga, terkait legalitas kegiatan pertambangan dan penggunaan material galian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha dari pemerintah yang berwenang.
Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin. Sementara itu, Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah, sesuai unsur tindak pidana yang terpenuhi.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta perubahannya, mengatur ketentuan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan, termasuk komoditas batuan.
Dengan demikian, persetujuan pemilik lahan atau kesepakatan dengan masyarakat tidak serta-merta menggantikan kewajiban perizinan pertambangan apabila kegiatan pengambilan material tersebut termasuk dalam aktivitas yang diwajibkan memiliki izin.
Persoalan legalitas sumber material dalam proyek Jalan Amir Kampung Maluang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. PPK, Dinas PUPR, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak maupun peraturan pertambangan, tindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Awak media Jurnalis Indonesia kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. (fnd)

Tidak ada Respon