BERAU (JURNALIS INDONESIA), Sabtu 21 November 2026 – Aktivitas pertambangan bahan galian (Galian C) di wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, diduga berlangsung secara merajalela tanpa adanya penindakan tegas dari pihak berwenang. Berbagai lokasi pengambilan material terlihat aktif beroperasi, namun belum jelas apakah kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan perizinan resmi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan berada di kawasan yang tidak jauh dari Mako Polsek yang diduga punya Julak. Di tempat tersebut terlihat jelas adanya aktivitas penggalian dan pengangkutan material yang terus berjalan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah kegiatan tersebut memiliki izin pertambangan Galian C dari instansi yang berwenang.
Belum adanya tindakan tegas maupun penindakan dari aparat yang berwenang membuat masyarakat mempertanyakan kepatuhan terhadap aturan serta penegakan hukum di daerah tersebut. Hal ini pun menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakseriusan pihak terkait dalam mengawasi dan menindak kegiatan pertambangan yang tidak berizin.
Dasar Hukum yang Berlaku
Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa setiap usaha pertambangan wajib dilengkapi dengan perizinan berusaha dari instansi yang berwenang.
Pasal 158 UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan penambangan tanpa izin, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selanjutnya, Pasal 161 juga mengatur bahwa setiap orang yang menampung, mengangkut, memanfaatkan, atau menggunakan hasil pertambangan yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga menegaskan bahwa persetujuan pemilik lahan maupun kesepakatan antarwarga tidak serta-merta menggantikan kewajiban perizinan pertambangan yang diatur oleh undang-undang.
Atas kondisi itu, Polres Berau, Polda Kalimantan Timur, Mabes Polri, harus turun langsung melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa secara transparan dan tuntas.
Awak media Jurnalis Indonesia kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (fnd)

Tidak ada Respon