BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Amir di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan CV Eri Jaya Raya di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau tersebut diduga menggunakan material tanah galian yang berasal dari lokasi di depan Masjid Al-Mu’min, Kampung Samburakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp6.909.955.028,00 atau sekitar Rp6,9 miliar. Dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak proyek, lokasi pekerjaan disebut berada di Kampung Maluang, tepatnya di depan tempat pencucian ayam.
Namun, muncul dugaan bahwa material tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan justru diambil dari lokasi galian di Kampung Samburakat. Lokasi tersebut dipertanyakan karena disebut tidak tercantum dalam dokumen sumber material yang disetujui untuk pelaksanaan proyek.
Selain persoalan kesesuaian dengan dokumen kontrak, legalitas aktivitas penggalian tanah di lokasi tersebut juga menjadi perhatian. Dugaan belum adanya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.
Apabila pengambilan material dilakukan dari lokasi yang berbeda dengan sumber material yang telah disetujui tanpa melalui mekanisme perubahan dan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun pelanggaran ketentuan kontrak.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyedia jasa wajib menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta ketentuan yang telah disepakati. Karena itu, PPK perlu memeriksa kesesuaian sumber material yang digunakan dengan dokumen perencanaan dan persetujuan pekerjaan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, PPK dapat mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak, mulai dari memberikan teguran tertulis, meminta perbaikan, melakukan evaluasi pembayaran, hingga menjatuhkan sanksi kontraktual apabila persyaratannya terpenuhi.
Di sisi lain, dugaan aktivitas penggalian tanpa izin juga perlu mendapat perhatian serius. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan penambangan batuan atau material yang masuk kategori pertambangan wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai jenis kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, status perizinan lokasi pengambilan tanah di Samburakat perlu diverifikasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas tersebut telah memenuhi kewajiban lingkungan dan ketentuan teknis lainnya.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut legalitas sumber material, tetapi juga potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aktivitas penggalian yang tidak memenuhi standar teknis berisiko mengakibatkan kerusakan lahan, perubahan kondisi tanah, hingga ancaman longsor apabila tidak dikelola dengan baik.
Dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi apabila dipersyaratkan, serta aspek keselamatan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pemeriksaan. Persetujuan atau kesepakatan warga tidak serta-merta menggantikan kewajiban perizinan yang ditetapkan pemerintah.
Atas kondisi tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Berau, khususnya PPK proyek, diminta segera melakukan pemeriksaan lapangan dan mencocokkan penggunaan material dengan dokumen kontrak. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Satpol PP, serta instansi penegak hukum juga diharapkan melakukan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan asal-usul material, kesesuaian lokasi pengambilan dengan dokumen persetujuan proyek, legalitas aktivitas penggalian, serta pemenuhan kewajiban lingkungan.
Apabila ditemukan pelanggaran, instansi terkait diharapkan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat.
Awak media ini kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (fnd)

Tidak ada Respon