SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Perselisihan antara Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS) dan Ketua Tim Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep memasuki babak hukum. Fahmi, yang menjabat sebagai Ketua Tim Humas BNN Sumenep, resmi dilaporkan ke Polresta Sumenep atas dugaan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, dan pengancaman.
Laporan tersebut dilayangkan langsung oleh Ketua AJS, Faldy Aditya, pada Jumat (20/11/2026), menyusul polemik terkait pesan suara yang diduga dikirimkan Fahmi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor pribadinya serta kepada pihak lain.
Faldy, yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Suara Madura, mengaku baru mengetahui isi pesan suara tersebut setelah membuka percakapan WhatsApp dari Fahmi. Dalam rekaman itu, menurut Faldy, terdapat ucapan bernada kasar yang ditujukan kepadanya.
“Saya baru mengetahui setelah membuka WhatsApp dari Fahmi. Ternyata dalam pesan suara itu dia menyebut saya bajingan. Saya tidak memahami mengapa seorang pejabat Humas BNN Sumenep sampai mengeluarkan perkataan seperti itu,” ungkap Faldy, Selasa (17/11/2026).
Tak hanya berisi kata-kata kasar, Faldy juga menyebut rekaman suara tersebut memuat pernyataan Fahmi yang akan menghubungi sejumlah pejabat serta ucapan yang dinilainya sebagai bentuk ancaman.
Sementara itu, dalam klarifikasinya, Fahmi disebut berdalih bahwa ucapan tersebut dipicu kesulitannya menghubungi Faldy untuk membicarakan persoalan hadiah bagi para pemenang Turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan BNN Sumenep.
Menurut Fahmi, terdapat sejumlah hal penting yang perlu dikomunikasikan dengan Faldy dan ketua panitia, terutama menyangkut pemenuhan hadiah bagi para pemenang kompetisi tersebut.
Menanggapi alasan itu, Faldy membenarkan bahwa dirinya memang pernah diminta membantu pelaksanaan turnamen atas permintaan Kepala BNN Sumenep.
Ia mengaku turut mempertemukan Fahmi dengan pihak panitia eksternal yang memiliki pengalaman menyelenggarakan kegiatan serupa. Selain itu, Faldy juga membantu menghubungkan panitia dengan sejumlah calon sponsor.
“Benar, saya ikut membantu karena diminta Kepala BNN Sumenep. Saya juga yang menghubungkan Fahmi dengan panitia eksternal yang terbiasa menggelar kegiatan sejenis, termasuk membantu mempertemukan dengan beberapa sponsor,” jelasnya, Rabu (18/11/2026).
Namun, Faldy menegaskan bahwa keterlibatannya sebatas membantu koordinasi dan mencari dukungan sponsor. Ia mengaku tidak mempunyai keterlibatan dalam pengelolaan maupun penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
Menurut penjelasannya, sponsor yang berhasil dihubungi terdiri atas satu badan usaha milik daerah (BUMD), satu perusahaan swasta, serta dua orang dari kalangan pribadi. Seluruh kontribusi sponsor tersebut, kata dia, langsung ditransfer ke rekening ketua panitia.
Terkait alasan dirinya sulit dihubungi, Faldy menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berada di luar kota untuk menghadiri acara pernikahan adiknya.
“Ketika itu saya memang sedang berada di luar kota. Jadi, bukan hanya Fahmi, siapa pun yang menelepon saat itu tentu tidak akan bisa saya angkat, termasuk Presiden Prabowo sekalipun,” ujarnya.
Persoalan hadiah yang belum sepenuhnya terpenuhi juga menjadi sorotan Faldy. Ia menilai persoalan teknis penyelenggaraan kegiatan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan melontarkan perkataan yang dianggap merendahkan pihak lain.
Faldy bahkan mempertanyakan peran dan tanggung jawab Fahmi sebagai Ketua Tim Humas BNN Sumenep, terutama dalam membangun komunikasi dan menjalin dukungan terhadap kegiatan kelembagaan.
“Persoalan hadiah yang belum terpenuhi semestinya dibicarakan secara baik-baik. Jangan sampai persoalan tersebut dijadikan alasan untuk tidak menghargai orang lain dan mengeluarkan kata-kata kasar,” tegasnya.
Sebelum menempuh jalur hukum, Faldy mengaku telah memberikan kesempatan kepada Fahmi selama 3 x 24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Namun, hingga batas waktu yang diberikan berakhir, ia menyebut tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
Karena itu, Faldy akhirnya memutuskan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan mendatangi Polresta Sumenep.
“Hari ini, Jumat, 20 November 2026, saya secara resmi melaporkan Fahmi selaku Ketua Tim Humas BNN Sumenep atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, serta pengancaman yang ditujukan kepada saya,” ungkapnya.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/439/XI/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 20 November 2026, pukul 14.50 WIB.
Faldy berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Fahmi terkait laporan polisi tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat proses dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada Respon