BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Proyek pembangunan Jalan Amir di Kampung Maluang yang dikerjakan CV Eri Jaya Raya selaku pemenang tender di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen kontrak, lokasi resmi pekerjaan berada di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, tepatnya di depan tempat pencucian ayam.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp6.909.955.028,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah). Sebagai penyedia jasa yang memenangkan tender, CV Eri Jaya Raya berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satunya adalah memastikan material konstruksi yang digunakan berasal dari sumber yang legal dan memiliki perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Saat dikonfirmasi, Bambang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan PUPR meminta agar media menghubungi pihak kontraktor secara langsung terkait persoalan perizinan material galian.
“Wah, langsung saja ke kontraktornya kalau terkait Galian C-nya,” ujar Bambang sembari memberikan nomor kontak pihak kontraktor kepada awak media.
Awak media kemudian menghubungi nomor tersebut untuk meminta klarifikasi lebih lanjut.
Dalam keterangannya, Rizal selaku pengawas lapangan mengungkapkan bahwa alat berat yang digunakan dalam kegiatan tersebut hanya berstatus sewa. Sementara itu, lahan milik masyarakat di kawasan Samburakat, tepat di depan Masjid Al Mu’min, yang diduga menjadi lokasi pengambilan tanah urug, disebut belum memiliki izin pertambangan atau perizinan Galian C.
Lokasi pengambilan material tersebut juga dipersoalkan karena tidak tercantum sebagai sumber material yang disetujui dalam SPK maupun dokumen persetujuan pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak yang telah disepakati.
Dugaan Ketidaksesuaian Kontrak dan Perizinan
Apabila benar material proyek diambil dari lokasi Samburakat tanpa melalui mekanisme perubahan sumber material dan persetujuan tertulis dari PPK, hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyedia jasa wajib memenuhi spesifikasi teknis serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. PPK juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan mengambil langkah administratif sesuai ketentuan apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.
Langkah tersebut dapat berupa pemberian teguran tertulis, penundaan pembayaran sesuai ketentuan kontrak, hingga pemutusan kontrak apabila persyaratan dan prosedur yang berlaku terpenuhi.
Selain persoalan kontrak, legalitas pengambilan material juga perlu mendapat perhatian. Kegiatan pengambilan tanah urug, pasir, dan material sejenis harus memenuhi ketentuan perizinan pertambangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Apabila kegiatan pengambilan material dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, pihak-pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai peran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, persetujuan pemilik lahan maupun kesepakatan masyarakat tidak serta-merta menggantikan kewajiban perizinan pertambangan. Aspek lingkungan juga perlu diperhatikan, termasuk pemenuhan dokumen lingkungan dan kewajiban pemulihan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aktivitas penggalian tanpa pengawasan dan perizinan yang memadai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan kondisi lahan, hingga risiko longsor. Selain itu, kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan juga berpotensi menghilangkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan.
Desak Instansi Terkait Lakukan Pemeriksaan
Atas temuan dan keterangan tersebut, instansi terkait, termasuk Dinas PUPR Kabupaten Berau, aparat penegak hukum, kejaksaan, serta pihak berwenang lainnya agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Amir Kampung Maluang.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian sumber material dengan dokumen kontrak, kelengkapan perizinan lokasi pengambilan material, serta tanggung jawab penyedia jasa dan pihak-pihak yang terlibat.
Transparansi dan pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hal penting agar pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum, spesifikasi teknis, serta prinsip akuntabilitas penggunaan uang negara.
Awak media Jurnalis Indonesia kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. (fnd)

Tidak ada Respon