PALEMBANG (JURNALIS INDONESIA) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi publik mendapat perhatian di tingkat nasional. Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Fauzi memperkenalkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID. Inovasi berbasis digital ini menjadi salah satu upaya Pemkab Sumenep untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih praktis, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.
Di hadapan peserta Rakornas dari berbagai daerah, Fauzi menguraikan bagaimana pemanfaatan teknologi digital mampu mendorong perubahan dalam tata kelola keterbukaan informasi pemerintahan.
Melalui SIPINTAR PPID, masyarakat dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) yang disediakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu platform terintegrasi. Dengan demikian, kebutuhan informasi tidak lagi mengharuskan masyarakat mendatangi kantor perangkat daerah secara bergantian.
Menurut Bupati Fauzi, pengembangan sistem tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghilangkan kendala akses informasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Bupati Fauzi.
Bupati Sumenep menjelaskan, penerapan SIPINTAR PPID tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja pengelolaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Seluruh OPD dapat menggunakan satu sistem yang sama tanpa harus mengembangkan aplikasi pelayanan informasi secara mandiri. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan, melengkapi, serta memperbarui dokumen dan konten informasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Bupati Fauzi menekankan bahwa keberhasilan sistem tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh kecanggihan teknologi. Keterlibatan dan kedisiplinan seluruh OPD dalam menyajikan informasi yang benar, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas pelaksanaannya, Pemkab Sumenep juga melakukan penguatan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pelayanan informasi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, Bupati Fauzi menilai keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi tidak sebatas menyediakan dokumen yang bisa diakses publik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Kehadiran Bupati Sumenep sebagai narasumber dalam Rakornas KI sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan inovasi daerah kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional.
SIPINTAR PPID diharapkan menjadi salah satu praktik pengembangan pelayanan informasi publik berbasis digital yang mampu mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemkab Sumenep pun berkomitmen untuk terus menyempurnakan platform tersebut agar semakin optimal dalam memberikan kemudahan akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Fauzi menegaskan, setiap inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, keterbukaan informasi juga menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkasnya.

Tidak ada Respon