SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep mengingatkan seluruh kepala sekolah dasar (SD) agar segera merampungkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2026. Seluruh dokumen pelaporan tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.
Instruksi itu disampaikan Kepala Disdik Sumenep, Moh. Iksan, dalam kegiatan Refleksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan kepala sekolah dasar, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta para pengawas pendidikan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep.
Dalam kesempatan itu, Moh. Iksan menegaskan bahwa penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana BOS tidak boleh ditunda hingga memasuki tahun anggaran berikutnya.
Ia meminta seluruh kepala sekolah memastikan setiap penggunaan anggaran telah dicatat dan dilengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, SPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana negara yang diterima masing-masing satuan pendidikan. Karena itu, setiap realisasi anggaran harus memiliki bukti penggunaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya dana BOS, kewajiban administrasi tersebut juga berlaku terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang direalisasikan sepanjang 2026.
“Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyusun SPJ, termasuk laporan pertanggungjawaban program revitalisasi sekolah tahun 2026,” tegas Moh. Iksan.
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme pelaporan anggaran, Disdik Sumenep turut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sumenep.
Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai penyusunan dokumen pertanggungjawaban dana BOS, sekaligus pemahaman terkait ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah.
Moh. Iksan berharap kegiatan refleksi tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan administrasi para kepala sekolah. Dengan demikian, seluruh kewajiban pelaporan tahun anggaran 2026 tidak menjadi pekerjaan tertunda ketika sekolah mulai menjalankan program pendidikan pada 2027.
Ia juga mengingatkan bahwa dana BOS yang telah dicairkan dan direalisasikan tidak terlepas dari pengawasan serta pemeriksaan lembaga berwenang, termasuk Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dana BOS yang sudah dicairkan dan digunakan nantinya akan diperiksa oleh Inspektorat maupun BPK. Oleh sebab itu, seluruh dokumen pertanggungjawaban harus dipersiapkan dengan teliti,” ujarnya.
Ketertiban administrasi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting untuk menjaga akuntabilitas sektor pendidikan. Setiap dana yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai peruntukannya serta memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah.
Dengan demikian, penyelesaian SPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan, tertib, dan sesuai aturan.
Tidak ada Respon