SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang berlangsung di Ballroom Hotel Mizye, Sumenep, Jumat (13/11/2026).
Dalam forum tersebut, Ferdiansyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Ia menjelaskan, optimalisasi PKB merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebab, penerimaan dari sektor tersebut turut memberikan kontribusi terhadap keuangan pemerintah kabupaten/kota.
“Optimalisasi pajak kendaraan bermotor harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep,” ujar Ferdiansyah.
Ia juga memaparkan perkembangan positif kinerja PAD Kabupaten Sumenep. Pada 2026, pemerintah daerah menetapkan target PAD sebesar Rp375 miliar. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya telah mencapai 90,08 persen atau sekitar Rp337 miliar.
Menurut Ferdiansyah, capaian tersebut patut disyukuri. Namun, pemerintah daerah tidak boleh cepat berpuas diri karena masih terdapat potensi pendapatan yang perlu digali dan dioptimalkan.
Karena itu, Bapenda terus mendorong penguatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara maksimal.
“Kami bersyukur realisasi PAD menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, capaian ini tidak boleh membuat kami berpuas diri. Masih banyak potensi yang harus dioptimalkan. Dibutuhkan kerja sama seluruh OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat untuk menjaga tren positif pendapatan daerah,” tegasnya.
Salah satu strategi yang tengah disiapkan Bapenda adalah memperluas keterlibatan pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB.
Ferdiansyah mengungkapkan, pemerintah desa nantinya didorong berperan aktif memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Untuk mendukung langkah tersebut, Bapenda akan menyiapkan data kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Data itu selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah desa agar penyampaian informasi kepada masyarakat bisa lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu diharapkan semakin meningkat.
Selain optimalisasi PKB, Ferdiansyah juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pembayaran yang lebih mudah, cepat, transparan, dan dapat dijangkau masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan seluruh pihak terkait, termasuk melalui pemanfaatan data tunggakan pajak kendaraan. Harapannya, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan semakin sadar terhadap kewajibannya sehingga penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan HLM P2DD tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak patuh tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus diharapkan menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya, S.H., M.H., Kepala UPT PPD Samtiono, S.H., M.H., jajaran OPD, serta sejumlah undangan.
Hadir pula unsur PKDI Sumenep, perwakilan Jasa Raharja, para camat, Polresta Sumenep, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Ferdiansyah berharap sinergi antarlembaga tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas potensi pendapatan daerah.
Melalui optimalisasi PKB, pelibatan pemerintah desa, serta percepatan digitalisasi layanan, Bapenda Sumenep berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.
Tidak ada Respon