SURABAYA (JURNALIS INDONESIA) – Langkah tegas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono dalam memerangi peredaran narkotika di Jawa Timur mendapat apresiasi dari Barisan Aktivis Muda (BAM) Jawa Timur.
BAM menyatakan dukungannya terhadap komitmen Polda Jatim untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus mendorong agar penanganannya dilakukan secara konsisten hingga ke wilayah yang selama ini dinilai rawan.
Dukungan itu muncul setelah Kapolda Jatim menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk memperkuat upaya pemberantasan jaringan narkotika di wilayah hukum Jawa Timur.
Dalam arahannya kepada personel Polres Bojonegoro di Gedung Olahraga Sanika Satyawada, Rabu (18/11/2026), Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi menemukan adanya kampung narkoba di Jawa Timur.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota Polri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Oknum anggota yang terbukti terlibat dipastikan akan menghadapi sanksi tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Menanggapi kebijakan tersebut, anggota BAM Jatim, Ali Wafa, menilai ketegasan Kapolda merupakan bentuk keseriusan institusi kepolisian dalam memerangi narkoba sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak boleh hanya berorientasi pada penangkapan pengedar dan bandar. Pengawasan internal serta penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian juga harus menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Kami dari Barisan Aktivis Muda mendukung penuh komitmen Kapolda Jawa Timur. Pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi kampung narkoba di Jawa Timur harus dibuktikan melalui langkah konkret. Seluruh jaringan peredaran narkotika harus ditelusuri dan diberantas hingga ke akar-akarnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peredaran narkotika di kawasan Madura yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari Polda Jatim.
Kondisi geografis Madura, terutama keberadaan sejumlah wilayah kepulauan, dinilai memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan jalur distribusi barang terlarang. Karena itu, diperlukan strategi pengamanan yang lebih terarah untuk mencegah masuk dan berkembangnya jaringan peredaran narkoba.
Pihaknya berharap pemberantasan narkotika tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan dilakukan secara berkesinambungan melalui pemetaan daerah rawan, pengawasan jalur distribusi, serta pengungkapan jaringan hingga menyentuh bandar besar.
“Sumenep dan wilayah Madura secara keseluruhan harus menjadi perhatian serius. Kami mendorong kepolisian memperketat pengawasan dan meningkatkan penindakan secara profesional, termasuk terhadap jaringan yang diduga memanfaatkan jalur laut dan kawasan kepulauan sebagai jalur distribusi narkotika,” ujarnya.
Selain persoalan pemberantasan narkoba, BAM Jatim juga menekankan pentingnya pembenahan integritas aparat kepolisian. Menurut Toifur, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap Polri semakin mengedepankan pelayanan yang humanis, profesional, transparan, serta terbebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi indikator penting.
“Kami mendukung pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan bebas dari pungutan liar. Masyarakat yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan pelayanan yang baik, bukan justru merasa takut atau dipersulit saat berhadapan dengan aparat,” tandasnya.
Ia menambahkan, penindakan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum merupakan keharusan untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi Polri. Tidak boleh ada pengecualian ataupun perlakuan khusus bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
BAM Jatim berharap instruksi Kapolda Jawa Timur dapat menjadi pemicu penguatan gerakan antinarkoba hingga ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sumenep dan wilayah kepulauan di Madura.
“Kami akan terus mendorong agar pemberantasan narkoba menjadi gerakan bersama. Masa depan generasi muda harus diselamatkan, sementara aparat penegak hukum harus berada di garis terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika,” pungkasnya.

Tidak ada Respon