Menu

Mode Gelap
Babinsa Koramil Pakong dan Babinkamtibmas Komsos dengan Ketua Kelompok Tani di Klompang Timur Dukung Ketahanan Pangan, Serma Yanto Pendampingan Pompanisasi di Lahan Milik Warga Parah, Baru Hitungan Hari Selesai Dikerjakan, Proyek Aspal di Dusun Bile Tompok Desa Daramista Sudah Rusak Peduli Tempat Ibadah, Sertu Achmad Supriyadi Bantu Rehabilitasi Mushola Bawaslu Pamekasan Luncurkan Buku ‘Demokrasi’

HUKUM & KRIMINAL · 18 Nov 2022 12:15 WIB

Terobosan Baru PN bersama Pemkab Sumenep, Teken MoU Perbaikan Data Akte Kelahiran


 Terobosan Baru PN bersama Pemkab Sumenep, Teken MoU Perbaikan Data Akte Kelahiran Perbesar

SUMENEP, JURNALIS-INDONESIA.com – Pengadilan Negeri (PN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan terobosan baru. Melakukan penandatanganan kerjasama pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi melalui pelayanan terpadu sidang keliling, Rabu (16/11/2022) di kantor bupati setempat.

“Kami Pengadilan Negeri Sumenep bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dengan untuk perbaikan data di akte kelahiran,” ujar Ketua PN Sumenep Arie Andhika Adikresna kepada mjinews.net dikonfirmasi MoU mengenai pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi melalui pelayanan terpadu sidang keliling, Kamis (17/11/2022).

Menurutnya, MoU itu menindaklanjuti adanya aturan baru dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 bahwa nama seseorang itu tidak boleh satu kata, harus lebih dari satu kata dan maksimal 60 kata termasuk spasi.

Dijelaskan, misalkan namanya Abdul Ghafur, itu sudah tiga hitungannya. Karena Abdul Spasi Ghafur. Kalau namanya Abd Ghafur itu sudah tidak boleh lagi, karena tidak boleh disingkat. Satu kata misalkan hanya nama Ghafur itu juga tidak boleh. Itu aturan baru dalam Permendagri 73 2022.

“Menyikapi itu saya berinisiatif bersama dengan bapak Bupati Sumenep bersinergi menindaklanjuti melalui MoU itu. Karena berkaitan dengan itu PN Sumenep mengkombinasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2015 tentang sidang keliling untuk akte kelahiran. Jadi sifatnya sidang permohonan perdata,” ungkap Arie.

“Kenapa permohonan? karena itu berkaitan dengan diri sendiri, misalkan mas Ilyas mau ganti nama jadi Alex itu bebas karena Hak Asasi Manusia,” ujar Ketua PN Sumenep mengilustrasikan kepada wartawan mjinews.net.

Jadi pintu masuk di Peraturan Mahkamah Agung itulah yang dikombinasikan dengan Permendagri ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Sumenep bersama Pemkab Sumenep dengan bekerjasama terkait program untuk pelayanan terpadu yang terintegrasi.

“Harapan kami satu hari sidang langsung diputus. Penetapannya langsung jadi langsung di Disdukcapil langsung keluar akte baru. Jadi sidangnya kami disini (PN Sumenep-red) permohonannya ditempat,” harapnya.

Artikel ini telah dibaca 46 kali

Baca Lainnya

Parah, Baru Hitungan Hari Selesai Dikerjakan, Proyek Aspal di Dusun Bile Tompok Desa Daramista Sudah Rusak

25 Desember 2024 - 16:27 WIB

Peringati Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-401 Tahun, PJ Bupati Lakukan Ziarah di Makam Rato Ebuh

23 Desember 2024 - 18:58 WIB

Pemkab Sumenep Gelar Upacara Hari Bela Negara, Bupati Fauzi Gelorakan Indonesia Maju

22 Desember 2024 - 13:53 WIB

KSOP Kalianget Siapkan 11 Kapal untuk Layani Penumpang Selama Nataru

21 Desember 2024 - 19:41 WIB

Upaya Dukung Ketahanan Pangan, DKPP Sumenep Teken MoU dengan PT Charoen Pokphand dan PT Bisi

13 Desember 2024 - 21:46 WIB

15 Desember Ini, Pemkab Sumenep Bekerjasama Perbakin-Polres Gelar Latihan Menembak

13 Desember 2024 - 19:32 WIB

Trending di PEMERINTAHAN