SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi produk keuangan perbankan serta asuransi tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula TP-PKK Kabupaten Sumenep, Rabu (15/04/2026).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja TPAKD tahun 2026 yang diarahkan untuk mendukung target pendalaman sektor keuangan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RPJMD di daerah.
Ia menyebutkan, salah satu program utama yang didorong adalah Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), yakni upaya memperluas akses layanan keuangan formal yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, guna meningkatkan kesejahteraan.
Program tersebut mencakup edukasi keuangan, pendampingan, hingga penyaluran kredit produktif melalui sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan.
Selain itu, terdapat sejumlah program lain yang turut diperkenalkan, seperti Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) khususnya di sektor pertanian, serta program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
Dadang menambahkan, program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat akses keuangan masyarakat sekaligus mendukung berbagai agenda prioritas daerah, antara lain ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa, serta penguatan koperasi dan UMKM.
Dalam pelaksanaannya, program TPAKD juga didukung oleh alokasi APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, TPAKD wajib menyampaikan laporan perencanaan, realisasi, dan laporan tahunan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem SiTPAKD.
“Melalui program ini, kami berharap akses keuangan masyarakat semakin luas sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, narasumber dari BPRS Bhakti Sumekar, Imam Baihaqi dari Divisi Bisnis, memaparkan berbagai layanan perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan layanan keuangan berbasis syariah, mengingat mayoritas masyarakat Sumenep beragama Islam.
Beberapa produk yang diperkenalkan antara lain pembiayaan modal usaha, program Berani Mekar (pembiayaan tanpa agunan untuk pedagang pasar tradisional), pembiayaan UMKM, gadai emas (rahn), pembiayaan kendaraan, pembiayaan sepeda, hingga pembiayaan ibadah umrah dan haji serta investasi perumahan Batu Permata.
Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep, Astri Paramitra, memaparkan materi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Ia menjelaskan sejumlah program yang tersedia, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Astri juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), yakni individu yang menjalankan usaha secara mandiri, seperti petani, pedagang, nelayan, tukang jahit, juru parkir, hingga pekerja jasa lainnya.
“Pekerja informal juga berhak mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan agar lebih aman dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri peserta dari pengurus TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Sumenep. Mereka juga diberikan kesempatan untuk berdialog dan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terkait program perbankan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
