Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
OPINI (JURNALIS INDONESIA) – Tanggal satu Mei bukan sekadar penanda kalender, tetapi simbol historis perjuangan kelas pekerja yang melampaui batas geografis dan generasi. Hari Buruh lahir dari konflik panjang antara pemilik modal dan tenaga kerja, antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Dalam refleksi ini, pemikiran Karl Marx kembali relevan, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai alat analisis untuk membaca relasi kuasa yang terus berulang dalam bentuk baru. Apa yang dahulu disebut sebagai eksploitasi industrial kini bermetamorfosis dalam wajah yang lebih halus, tetapi tidak kehilangan substansi ketidakadilannya.
Materialisme historis yang digagas Marx menempatkan struktur ekonomi sebagai fondasi utama dalam memahami perubahan sosial. Dalam kerangka ini, sejarah bukan digerakkan oleh ide semata, melainkan oleh pertarungan kepentingan antara kelas-kelas sosial. Relasi antara borjuis dan proletar menjadi pusat analisis, di mana akumulasi kapital seringkali dibangun di atas kerja yang tidak sepenuhnya dihargai. Dalam konteks kontemporer, relasi ini tidak hilang, tetapi berubah bentuk mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.
Di era modern, eksploitasi tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata seperti pada masa revolusi industri. Ia hadir dalam sistem kerja yang fleksibel tetapi tidak pasti, dalam kontrak yang rapuh, dan dalam tekanan produktivitas yang tinggi tanpa jaminan kesejahteraan. Gig economy, outsourcing, dan sistem kerja informal menjadi contoh bagaimana relasi kerja semakin kompleks. Buruh tidak lagi selalu berada di pabrik, tetapi tersebar dalam berbagai sektor yang sulit diorganisir secara kolektif.
Istilah “perbudakan modern” dalam konteks ini bukan berarti kembali pada praktik perbudakan klasik, tetapi merujuk pada kondisi di mana pekerja kehilangan kendali atas hidupnya akibat tekanan ekonomi. Ketika pilihan kerja sangat terbatas, dan kebutuhan hidup terus meningkat, maka kebebasan menjadi relatif. Pekerja “bebas” secara formal, tetapi secara struktural terikat dalam sistem yang menuntut kepatuhan tanpa memberikan perlindungan yang memadai.
Hari Buruh menjadi momentum untuk mengingat bahwa hak-hak yang dinikmati saat ini bukanlah pemberian, melainkan hasil dari perjuangan panjang. Jam kerja yang lebih manusiawi, upah minimum, dan perlindungan sosial adalah buah dari konflik dan negosiasi yang tidak mudah. Namun, capaian ini tidak boleh membuat kita lengah, karena tantangan baru terus muncul seiring dengan perubahan struktur ekonomi global.
Dalam konteks Indonesia, persoalan buruh tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembangunan dan investasi. Di satu sisi, pemerintah berupaya menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap pekerja menjadi dikompromikan. Ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial menjadi isu yang terus berulang. Di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
Serikat buruh memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, di era sekarang, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Fragmentasi tenaga kerja dan perubahan pola kerja membuat konsolidasi menjadi lebih sulit. Selain itu, stigma terhadap gerakan buruh juga masih menjadi hambatan. Padahal, dalam sistem demokrasi, keberadaan serikat pekerja adalah bagian penting dari mekanisme checks and balances.
Pemikiran Marx tentang kesadaran kelas juga menjadi relevan untuk dibahas kembali. Kesadaran bahwa pekerja memiliki kepentingan bersama seringkali terfragmentasi oleh berbagai faktor, termasuk identitas, sektor pekerjaan, dan perbedaan kepentingan jangka pendek. Dalam kondisi seperti ini, solidaritas menjadi sesuatu yang tidak mudah dibangun. Namun tanpa solidaritas, posisi tawar pekerja akan tetap lemah.
Di sisi lain, penting juga untuk menghindari pembacaan yang terlalu simplistik terhadap realitas. Dunia kerja saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan analisis klasik abad ke-19. Tidak semua relasi kerja dapat direduksi menjadi oposisi biner antara penindas dan tertindas. Ada ruang negosiasi, ada variasi kondisi, dan ada pula peluang untuk kolaborasi yang lebih adil. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mampu menangkap kompleksitas tersebut.
Peran negara menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial. Regulasi yang adil, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih seimbang. Tanpa intervensi yang tepat, pasar cenderung bergerak mengikuti logika efisiensi yang tidak selalu sejalan dengan keadilan.
Refleksi Hari Buruh juga seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi momentum untuk mengevaluasi kondisi aktual pekerja. Apakah kebijakan yang ada sudah cukup melindungi? Apakah suara pekerja didengar dalam proses pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa peringatan satu Mei tidak kehilangan maknanya.
Pada akhirnya, perjuangan buruh adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang adil. Pemikiran Marx mungkin lahir dalam konteks yang berbeda, tetapi semangat kritiknya terhadap ketidakadilan tetap relevan. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan semangat tersebut dalam konteks kekinian, tanpa terjebak pada dogma. Satu Mei mengingatkan kita bahwa sejarah perubahan selalu dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk menuntut keadilan.
Catatan: Seluruh isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya
