SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengintensifkan langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan efektivitas pembangunan di daerah.
Dalam upaya tersebut, dengan menjadikan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pijakan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis. Pendekatan berbasis data dinilai mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran karena mencerminkan kondisi nyata di tengah masyarakat.
Berbagai indikator yang diterbitkan BPS, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat, menjadi referensi penting dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang valid dan terukur, bukan sekadar asumsi. Menurutnya, data statistik memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan sekaligus menetapkan program prioritas pemerintah.
“Data inflasi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” terang Arif Firmanto.
Arif Firmanto menjelaskan, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah pusat, pelaku usaha, hingga masyarakat terus diperkuat agar setiap langkah pengendalian dapat berjalan secara efektif.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok. Langkah tersebut dinilai penting karena gangguan distribusi dan terbatasnya pasokan sering kali menjadi penyebab utama kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Pemkab terus membangun sinergi dengan seluruh pihak agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara optimal,” jelas Kepada Bappeda Kabupaten Sumenep.
Lebih lanjut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto menuturkan bahwa kebijakan pembangunan harus mampu mengantisipasi dinamika ekonomi, termasuk potensi tekanan inflasi. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang terencana dan berbasis data.
“Kami akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tegas Kepada Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto.
Tidak ada Respon