SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada 3-4 September 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai potensi dan persoalan pembangunan di wilayah pesisir serta kepulauan. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dengan pendekatan Hub and Spoke.
Selama berada di Sumenep, tim Bappenas mengunjungi sejumlah sektor yang dinilai memiliki peran penting terhadap percepatan pembangunan daerah. Di antaranya konektivitas dan aktivitas Pelabuhan Kalianget, pengembangan industri serta hilirisasi garam, sektor perikanan, pertanian, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, energi, dan pengelolaan lingkungan.
Salah satu perhatian utama diarahkan pada persoalan energi di wilayah kepulauan. Bersama PLN, Bappenas membahas peluang pengalihan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini menggunakan bahan bakar minyak menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan berbasis baterai.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak sekaligus mengurangi biaya produksi listrik. Pembahasan ini terutama diarahkan untuk wilayah kepulauan yang masih menghadapi tantangan dalam penyediaan energi, seperti Gili Raja dan Kangean.
Di sektor pangan, tim melakukan dialog dengan kelompok tani di Desa Braji dan melihat mekanisme penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura. Bappenas juga meninjau pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Potensi hilirisasi komoditas garam turut menjadi perhatian. Tim mengunjungi PT Mulya Anugerah Sumekar yang mengembangkan produk garam konsumsi premium serta berbagai produk turunan bernilai tambah, termasuk garam untuk kebutuhan spa.
Selain garam, persoalan ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan juga menjadi bagian dari kajian. Bappenas berdiskusi dengan Perumda Air Minum Sumekar terkait penguatan layanan, termasuk rehabilitasi jaringan perpipaan dan pembangunan sumur bor untuk mendukung kebutuhan masyarakat di kepulauan.
Rangkaian kunjungan kemudian ditutup dengan audiensi bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Dalam pertemuan tersebut, tim Bappenas menyampaikan sejumlah temuan dari hasil peninjauan lapangan sekaligus membahas langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, menyampaikan bahwa Sumenep menjadi salah satu wilayah penting dalam kajian nasional mengenai pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya menyasar Sumenep, tetapi juga dilakukan di sejumlah wilayah lain, seperti Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu. Untuk Sumenep, perhatian khusus diberikan terhadap Pulau Kangean dan kawasan pesisir.
“Lima dimensi utama yang menjadi kajian meliputi transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Aditya.
Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut ditargetkan dapat dirampungkan pada akhir Desember 2026. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan standar pembangunan wilayah kepulauan sekaligus penentuan program prioritas.
“Rekomendasi kebijakan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 sebagai dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelasnya.
Tidak ada Respon