SURABAYA (JURNALIS INDONESIA) – Kendala akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu persoalan yang mencuat dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jumat (2/10/2026).
Dalam forum tersebut, seorang calon mahasiswa Unitomo menyampaikan keluhannya terkait pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Ia mengaku berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi belum dapat memperoleh bantuan pendidikan karena terkendala klasifikasi desil kesejahteraan.
Aspirasi itu disampaikan secara langsung kepada Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo dan Rektor Unitomo Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. Calon mahasiswa tersebut menuturkan bahwa dirinya telah mengikuti proses pendaftaran melalui jalur KIP-K. Namun, statusnya belum ditetapkan sebagai penerima karena data kesejahteraan keluarga tercatat dalam desil 6–10.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dalam dialog yang mengangkat tema “Kecermatan Rakyat untuk Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih”. Selain membahas isu legislasi dan pemberantasan korupsi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Dhani mengatakan akan membawa persoalan akses beasiswa bagi masyarakat kurang mampu ke tingkat pemerintah pusat. Ia menyebut akan menyampaikan aspirasi itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Dhani juga menyampaikan gagasan mengenai kemungkinan pengalihan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperbesar kuota beasiswa pendidikan.
“Kita akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk memotong sedikit anggaran MBG guna menambah kuota beasiswa,” tutur Ahmad Dhani.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan bantuan pendidikan dapat menjangkau calon mahasiswa yang membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Di sisi lain, Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah memberikan respons langsung terhadap persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut. Pihak kampus menyatakan akan menyiapkan beasiswa afirmasi bagi calon mahasiswa yang terkendala persyaratan desil dalam proses seleksi KIP-K.
Beasiswa afirmasi tersebut menjadi alternatif dukungan dari perguruan tinggi agar calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi.
Langkah Unitomo itu juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam mencari solusi atas persoalan akses pendidikan, terutama ketika calon mahasiswa menghadapi kendala administratif dalam program bantuan pemerintah.
Dialog Kebangsaan yang menghadirkan Ahmad Dhani dan Prof. Siti Marwiyah tersebut akhirnya tidak hanya menjadi forum pembahasan mengenai kebijakan publik dan legislasi. Kegiatan itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan persoalan pendidikan secara langsung kepada pemangku kepentingan.
Aspirasi mengenai KIP-K tersebut menjadi bagian dari pembahasan lebih luas tentang pentingnya akses pendidikan tinggi yang terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data dan mekanisme seleksi menjadi faktor penting agar program bantuan pendidikan dapat berjalan sesuai sasaran. (red)
Tidak ada Respon