PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Disela-sela kegiatan ketika berkunjung ke salah satu tokoh PAN Sodikin Caleg DPRD Kabupaten Pemalang Dapil 3 H. Abdul Halim yang juga Ketua Ikatan Masyarakat Pemalang (IKMAL) beramah tamah dengan para wartawan yang sedang meliput kegiatan Kampanye PAN di Petarukan, Jumat (5/1/2024).
Tokoh Pemalang H. Abdul Halim yang bermukim di Jakarta dan selaku Ketua Ikatan Masyarakat Pemalang (IKMAL) yang anggotanya saat ini sudah mencapai kurang lebih 5000 anggota yang tersebar di Jabotabek dan salah satu pemerhati perkembangan Pemalang menyampaikan kepada Jurnalis Indonesia bahwa Pemalang masih ketinggalan dari kabupaten tetangga.
“Seperti Tegal dan Pekalongan seperti ekonominya, tingkat kemiskinan masih tinggi dibanding tetangga kabupaten kanan kirinya, birokrasi yang monoton dalam gagasan dan ide tidak ada terobosan baru untuk meningkatkan kinerja, bahkan saya merasa geregetan dengan kondisi Pemalang saat ini tapi saya tidak bisa banyak berbuat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan saat Jurnalis Indonesia menanyakan untuk maju calon Bupati Pemalang pihaknya bakal siap ketika masyarakat menginginkan.
“Ya saya mengalir saja seandainya memang masyarakat menginginkan saya untuk maju sebagai calon Bupati Pemalang ya saya siap tinggal kendaraan politiknya yang mana mau bekerja sama dengan saya untuk memajukan Kabupaten Pemalang lebih baik, saya siap dipinang,” katanya.
Jendral (Purn) TNI Hariyanto sebagai Penasehat IKMAL ikut menambahkan bahwa Pemalang perlu perubahan ekstrim jika ingin maju dan berkembang.
“Karena kita tahu sama tahu gimana bobroknya birokrasi Pemalang, dari bupati (eks bupati) sampai pejabat eselon 2 sama-sama ketangkap KPK karena korupsi menjual jabatan dengan jumlah yang tidak sedikit sampai puluhan orang pejabat eselon 2, moral dan rasa malunya kemana,” sindirnya.
Menurut dia, harapannya kembali kepada peraturan dan khususnya pucuk pimpinan seperti Bupati harus komitmen, amanah dan jujur untuk pembenahan terhadap pemerintahan Kabupaten Pemalang agar lebih baik dan birokrasi yang sehat tanpa neko-neko.
“Kerja sesuai kewenangannya, berbuat baik dengan masyarakat dan jangan korupsi,” pungkasnya. (dar)
