SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Harapan masyarakat Pulau Masalembu untuk menikmati layanan listrik dari negara terus diperjuangkan di tengah keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis kepulauan. Upaya tersebut konsisten dikawal oleh anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal kepulauan setempat, Ahmad Juhairi, yang hingga kini masih berada di garda terdepan memperjuangkan akses energi bagi warganya.
Pulau Masalembu yang berada di jalur strategis pelayaran nasional serta memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, hingga saat ini belum sepenuhnya terlayani listrik dari PT PLN (Persero). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan daerah serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejak 2019, berbagai langkah telah ditempuh. Ahmad Juhairi yang kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumenep bersama masyarakat melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Jawa Timur, PT PLN (Persero), hingga Kementerian ESDM Republik Indonesia. Hasilnya, pada awal 2020, sebanyak lebih dari 1.300 tiang listrik berhasil didistribusikan dan dipasang di wilayah tersebut sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Upaya tersebut terus berlanjut. Pada 23 Februari 2026, Ahmad Juhairi didampingi Ketua SNNU Masalembu, Jailani, serta perwakilan nelayan kembali melakukan audiensi ke tingkat pusat untuk mempercepat realisasi program listrik di wilayah kepulauan itu.
Meski demikian, pembangunan pembangkit listrik hingga kini masih menghadapi kendala utama, yakni keterbatasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pusat pembangkit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ahmad Juhairi menggandeng pihak swasta. Bersama masyarakat, ia mengajukan permohonan dukungan kepada PT Elnusa Tbk agar dapat membantu penyediaan lahan guna mempercepat pembangunan.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Manager Property Development PT Elnusa Tbk, Raditya Yudha Perwira, perusahaan memberikan sinyal positif untuk menindaklanjuti permohonan tersebut. Pihak Elnusa menyatakan akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Respons tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat Masalembu yang selama puluhan tahun menantikan kehadiran listrik negara.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Listrik adalah hak yang harus segera diwujudkan,” terang Ahmad Juhairi.
Dalam sejumlah rapat koordinasi sepanjang 2025 hingga 2026, percepatan pembangunan listrik di Masalembu terus ditekankan, dengan catatan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor penentu utama.
Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya menerangi permukiman warga, tetapi juga mendorong peningkatan hasil perikanan, mendukung aktivitas pelayaran, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
Perjuangan panjang ini menjadi bukti konsistensi berbagai pihak dalam menghadirkan perubahan. Kini, komunikasi lintas sektor mulai menunjukkan titik terang. Tinggal menunggu satu langkah penting yakni realisasi di lapangan.
Bagi masyarakat Masalembu, listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan harapan yang telah lama diperjuangkan.
