Dihitung sejak Agustus 2018 hingga pascaPilpres November 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 3.901 berita palsu. Hoaks terbanyak ada di kategori politik sebanyak 973 hoaks, sedangkan kategori pemerintahan sebanyak 743 hoaks dan 401 hoaks kesehatan.
Maka untuk itulah, peningkatan kapasitas jurnalis sebagai salah satu pilar demokrasi amat penting untuk menghadapi tahun politik. Apalagi pekan ini Indonesia sedang memasuki masa pendaftaran calon partai peserta Pemilu 2024.
“Terutama di Madura yang punya kultur persaudaraan kuat, saat Pilkada bisa rawan perpecahan karena hoaks dan _hate speech_ menyebar antaraplikasi perpesanan. Ini sangat bisa dihindari, minimal diredam, kalau jurnalis tidak disiplin memverifikasi hoaks dan malah menyebarkan lewat pemberitaannya,” kata Artika.
Tokoh agama turut berperan penting dalam literasi media dan mencegah hoaks. Sebab menurut survei Kata Data dan Kominfo pada 2020 di 34 provinsi, sebanyak 50,6 persen orang percaya tokoh agama sebagai asal sumber informasi.
Tidak ada Respon