KUTAI BARAT (JURNALIS INDONESIA) – Penerbitan surat pensiun terhadap Hamzah, mantan Pengawas Produksi PT Riung Mitra Lestari (RML) Site Melak, Kalimantan Timur, menuai perhatian. Pasalnya, surat tersebut diterbitkan ketika Hamzah dikabarkan masih menjalani perawatan medis setelah mengalami dugaan kecelakaan kerja.
Persoalan ini menjadi sorotan karena Hamzah diketahui telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih 16 tahun. Namun, di tengah kondisi kesehatannya yang disebut belum sepenuhnya pulih, perusahaan justru menerbitkan surat pensiun yang kini dipertanyakan dasar dan proses penerbitannya.
Berdasarkan identitas yang diperoleh, Hamzah lahir pada 10 Oktober 1970. Dengan demikian, pada November 2026, usianya telah memasuki 56 tahun.
Situasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai status hubungan kerja, dasar penetapan pensiun, penanganan dugaan kecelakaan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja selama menjalani masa pemulihan.
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MULAI MELAKUKAN KOMUNIKASI
Persoalan yang dialami Hamzah telah dikonfirmasikan kepada Asny, Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kutai Barat.
Dalam keterangannya, Asny menyampaikan bahwa pihaknya akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan sekaligus mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut.
Bahkan, Asny mengaku telah menjalin komunikasi dengan Noviana selaku HR Head Office PT Riung Mitra Lestari yang berkantor di Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan menjadi awal penelusuran secara menyeluruh, terutama menyangkut alasan penerbitan surat pensiun dan kejelasan hak Hamzah sebagai pekerja yang telah mengabdi selama belasan tahun.
Namun, komunikasi saja belum cukup. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen ketenagakerjaan, riwayat medis, serta kronologi kejadian untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
WIWIT MENGAKU BAGIAN PRODUKSI TIDAK MENERIMA LAPORAN
Di sisi lain, Wiwit selaku Kepala Bagian Produksi PT Riung Mitra Lestari Site Melak memberikan penjelasan mengenai dugaan kecelakaan kerja yang dialami Hamzah.
Saat dikonfirmasi, Wiwit menyatakan bahwa bagian produksi tidak pernah menerima laporan resmi mengenai kejadian tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan penerbitan surat pensiun bukan merupakan kewenangannya, melainkan menjadi tanggung jawab bagian Human Resources (HR).
Menurut Wiwit, apabila terdapat laporan resmi mengenai kecelakaan kerja, bagian produksi akan meminta dibuatkan berita acara (BA) kejadian dan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab serta kronologi peristiwa.
Dalam komunikasi lanjutan melalui WhatsApp pada 11 November 2026 pukul 22.25, Wiwit mempertanyakan keterlambatan penyampaian laporan kecelakaan tersebut.
Ia menyebut, semestinya laporan dapat disampaikan setelah Hamzah kembali sadar dan memungkinkan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya.
Wiwit juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima laporan, baik dalam rentang satu hingga dua minggu maupun satu hingga dua bulan setelah kejadian.
Menurut pengetahuannya, informasi mengenai peristiwa tersebut baru disampaikan setelah berselang lebih dari satu tahun.
WIWIT KHAWATIRKAN RISIKO SANKSI ATAS LAPORAN YANG TIDAK TERBUKTI
Dalam pesan WhatsApp berikutnya pada pukul 22.29, Wiwit kembali menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi berdasarkan apa yang diketahui oleh bagian produksi.
Ia mengaku khawatir apabila bagian produksi membuat laporan atas kejadian yang tidak diketahui secara langsung, tetapi kemudian ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam laporan tersebut.
“Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja masalahnya kalau kami misal buat pelaporan yang kami tidak tahu dan kami diinvestigasi karena laporannya terbukti mengada-ada dan terbukti laporan palsu bisa kena sanksi PHK dari manajemen,” ungkap Wiwit.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari sudut pandang bagian produksi. Namun, tidak adanya laporan yang diterima bagian produksi tidak serta-merta membuktikan bahwa kecelakaan kerja tidak pernah terjadi.
Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui kronologi sebenarnya, termasuk siapa pihak pertama yang mengetahui kejadian tersebut, bagaimana kondisi Hamzah saat itu, serta apakah terdapat dokumen medis maupun bukti komunikasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
HR HEAD OFFICE DIMINTA BUKA DASAR PENERBITAN SURAT PENSIUN
Berbeda dengan bagian produksi, persoalan administrasi dan keputusan penerbitan surat pensiun berada dalam lingkup kewenangan manajemen HR perusahaan.
BorneoSinarTVNews.com dan Mitrapol.com telah meminta konfirmasi kepada Noviana selaku HR Head Office PT Riung Mitra Lestari yang berkantor di Jakarta.
Sejumlah hal penting masih membutuhkan penjelasan resmi dari manajemen perusahaan.
Pertama, apa dasar pertimbangan perusahaan menerbitkan surat pensiun ketika Hamzah masih menjalani perawatan medis?
Kedua, apakah penerbitan surat tersebut semata-mata didasarkan pada batas usia pensiun atau terdapat pertimbangan lain?
Ketiga, apakah perusahaan telah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan rekomendasi dokter sebelum mengambil keputusan?
Keempat, bagaimana status kepesertaan serta penanganan hak Hamzah dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?
Kelima, apakah kewajiban pembayaran upah selama masa pemulihan telah dipenuhi sesuai ketentuan?
Keenam, bagaimana perhitungan hak-hak Hamzah setelah mengabdi kurang lebih 16 tahun, termasuk kompensasi dan manfaat pensiun yang menjadi haknya?
Terakhir, apakah manajemen bersedia melakukan evaluasi apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian prosedur maupun pemenuhan hak pekerja?
Klarifikasi tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa keputusan administrasi perusahaan mengabaikan hak-hak pekerja yang masih dilindungi peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN KETENAGAKERJAAN JADI DASAR PENELUSURAN
Dalam persoalan ini, ketentuan hukum ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperiksa.
Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur larangan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mengalami sakit akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja apabila masa penyembuhannya belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan dokter.
Selain itu, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian juga mengatur perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, termasuk kewajiban pembayaran upah dan ketentuan mengenai hubungan kerja selama masa pengobatan dan perawatan.
Meski demikian, penerapan aturan tersebut perlu melihat secara cermat status hubungan kerja Hamzah, alasan penerbitan surat pensiun, bukti medis, serta kronologi kejadian.
Pensiun karena mencapai batas usia pensiun harus dibedakan dari pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengalami sakit akibat kecelakaan kerja. Keduanya memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang perlu diperiksa secara terpisah.
Oleh sebab itu, Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kutai Barat diharapkan tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga memastikan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16 TAHUN MENGABDI, KEPASTIAN HAK PEKERJA HARUS DIUTAMAKAN
Persoalan Hamzah menjadi pengingat bahwa perlindungan tenaga kerja tidak semestinya berhenti pada hubungan administratif antara perusahaan dan karyawan.
Setelah kurang lebih 16 tahun mengabdikan diri sebagai Pengawas Produksi, Hamzah berhak memperoleh kejelasan mengenai status hubungan kerjanya, penanganan dugaan kecelakaan kerja, serta seluruh hak yang menjadi bagiannya.
Perusahaan juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Kutai Barat dan jawaban manajemen PT Riung Mitra Lestari melalui HR Head Office.
Apakah penerbitan surat pensiun tersebut telah melalui prosedur yang benar? Bagaimana status dugaan kecelakaan kerja yang dialami Hamzah? Dan apakah seluruh hak pekerja setelah 16 tahun mengabdi telah dipenuhi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Jurnalis media ini belum memperoleh klarifikasi lengkap dari Noviana selaku HR Head Office PT Riung Mitra Lestari. Dan tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi manajemen PT Riung Mitra Lestari maupun pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan. (fnd)
Tidak ada Respon