Menu

Mode Gelap
Melalui Baznas, Bupati Cak Fauzi Fasilitasi Mahasiswa Sumenep Mengikuti Program SMI Youth Exchange di Asia Anggota DPRD Sumenep Berharap Slogan “Bismillah Melayani” untuk Kepulauan Harus Lebih Dimaksimalkan Kapolres Pamekasan Diminta Tegas Tindak Balap Liar, Buntut Seorang PSHT yang Tertabrak Peduli Petani, Pemkab Sumenep Melalui DKPP Luncurkan Aplikasi Silangtani 40 Hari Hj Ainun Bani dan Haul 4 Tahun Meninggalnya Habib H. Umar Sabibi Dihadiri Ribuan Orang

PEMERINTAHAN · 17 Jul 2023 20:03 WIB

Dibawah Kepemimpinan Bupati Fauzi, Ratusan Aset Tanah Pemkab Sumenep Telah Bersertifikat


 Dibawah Kepemimpinan Bupati Fauzi, Ratusan Aset Tanah Pemkab Sumenep Telah Bersertifikat Perbesar

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dibawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo kini ratusan aset tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, telah bersertifikat.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mendaftarkan ratusan bidang aset tanah kepada Kantor Pertanahan setempat untuk pensertifikatan. Itu dilakukan demi meningkatkan efektivitas dalam tata kelola barang milik negara.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pihaknya mendaftarkan aset dalam rangka tertib secara fisik, namun juga secara administrasi dan hukum sebagai landasan bukti kepemilikan yang sah.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berupaya membuatkan sertifikat aset tanah yang belum bersertifikat dan telah didaftarkan ke BPN Sumenep,” terang Bupati Fauzi pada Apel Gabungan dan Serah Terima Sertifikat Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumenep 2023, di Halaman Kantor Bupati, Senin (17/7/2023).

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mendaftarkan sebanyak 585 bidang aset tanah di Kantor Pertanahan, berdasarkan data BPN per Juli 2023, telah terbit sebanyak 165 sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Yang jelas, kami sedang menginventarisasi dan melakukan proses pensertifikatan terhadap aset tanah milik pemerintah daerah,” jelas Bupati Fauzi.

Politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengharapkan, perangkat daerah terkait segera menyelesaikan proses pensertifikatan aset tanah milik pemerintah daerah, sehingga melakukan koordinasi antar OPD dalam melakukan penertiban aset milik pemerintah daerah.

“Perangkat daerah untuk membuat sertifikat aset tanah dengan berkoordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena itu pimpinan OPD harus berkomitmen guna menyelesaikan asetnya bersertifikat,” lanjut Bupati Fauzi.

Sementara itu, penyerahan 165 sertifikat aset tanah Pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Kepala Kantor BPN Sumenep kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, atas kerja sama yang baik selama ini,” jelasnya. (*ji/ily)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Melalui Baznas, Bupati Cak Fauzi Fasilitasi Mahasiswa Sumenep Mengikuti Program SMI Youth Exchange di Asia

5 Februari 2025 - 14:42 WIB

Melalui Baznas, Bupati Cak Fauzi Fasilitasi Mahasiswa Sumenep Mengikuti Program SMI Youth Exchange di Asia

Peduli Petani, Pemkab Sumenep Melalui DKPP Luncurkan Aplikasi Silangtani

2 Februari 2025 - 19:59 WIB

Anggota DPR RI Rizal Bawazir Akan Bantu 25 Juta/Unit Alat Pengolah Sampah

31 Januari 2025 - 20:30 WIB

BEM Pamekasan Gelar Aksi Demontrasi ke Kantor DPRD, Tuntut Agar PKL Ditertibkan Secara Adil Tanpa Pilih Kasih

31 Januari 2025 - 16:48 WIB

Bupati Cak Fauzi Dampingi Menteri Kebudayaan RI Resmikan Pembangunan Monumen Keris di Desa Sendang

30 Januari 2025 - 20:55 WIB

Bupati Cak Fauzi Dampingi Menteri Kebudayaan RI Resmikan Pembangunan Monumen Keris di Desa Sendang

Anggota DPRD Sumenep Desak Bupati Segera Pecat Camat dan Sekcam Masalembu yang Sering Bolos

25 Januari 2025 - 16:12 WIB

KOLASE. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Juhairi yang mendesak agar segera memberikan sanksi hingga pemecatan kepada pejabat PNS nakal Camat dan Sekcam Masalembu beserta anak buahnya yang sering bolos tidak masuk kantor
Trending di PEMERINTAHAN