SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Ahmad Juhairi berharap slogan “Bismillah Melayani” yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep harus lebih dimaksimalkan khususnya di wilayah kepulauan. Rabu (5/2/2025).
Kepada Jurnalis Indonesia, politisi NasDem asal Dapil VII yang meliputi Kecamatan Raas, Gayam, Nonggunong dan Masalembu ini mengungkapkan, jika warga Kepulauan Masalembu mengeluhkan amburadulnya pelayanan publik berbagai lembaga pemerintah di wilayah Kecamatan Masalembu.
“Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga urusan kependudukan. Mulai dari soal jam buka kantor yang tidak disiplin sampai soal terhambatnya urusan pembuatan dokumen karena harus menunggu pimpinan lembaga pemerintahannya yang tidak ada di tempat,” terang Ahmad Juhairi.
Ahmad Juhairi menerangkan, persoalan tersebut diakibatkan oleh seringnya pimpinan lembaga pemerintah meninggalkan wilayah tugasnya dalam waktu yang lama. Kata Ahmad Juhairi, pimpinan lembaga pemerintah lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan daripada kepulauan. Padahal, wilayah tugas pemerintahannya di kepulauan.
“Camat dan penjabat kepala desa harus lebih intens berada di wilayah tugasnya. Sebagai perwakilan bupati di wilayah kecamatan, camat misalnya bertugas memastikan seluruh unsur lembaga pemerintahan menjalankan perannya dengan baik dan maksimal untuk melayani masyarakat sesuai aturan yang berlaku,” kata Anggota DPRD Sumenep Ahmad Juhairi.
Ahmad Juhairi mengharapkan, jangan sampai masyarakat di kepulauan mengalami kesulitan pembuatan dokumen dan urusan lainnya hanya karena pimpinan lembaga pemerintahannya ada di daratan atau kantor layanan publiknya belum buka padahal sudah masuk jam kerja.
“Karena itu, saya mengingatkan dan mendesak pemerintah Kabupaten Sumenep untuk benar-benar menjalankan tata kelola pemerintahannya yang baik dan maksimal, khususnya di wilayah kepulauan. Jangan ada kesan Pemerintah Kubupaten Sumenep sebagai pimpinan di wilayah kabupaten gagal melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan maksimal. Sebagai pimpinan, seorang bupati tidak boleh kalah atau takut pada bawahan,” lanjut Ahmad Juhairi.
Sebab itu, anggota DPRD Sumenep Ahmad Juhairi melanjutkan, agar bupati harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap anak buahnya yang bertugas di wilayah kepulauan.
“Pejabat-pejabat pemerintah yang tidak bertugas dengan baik, tidak maksimal, dan tidak patuh pada aturan yang ada lebih baik diberhentikan saja. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik,” tegas Ahmad Juhairi.
Harus diingat, warga kepulauan kata Ahmad Juhairi juga bagian dari Kubupaten Sumenep. Menurut anggota DPRD Sumenep ini sudah cukup warga kepulauan dibuat menderita oleh kondisi infrastruktur yang masih tidak layak, jangan lagi ditambah penderitaan mereka itu oleh perilaku pejabat pemerintahan yang tidak becus menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
“Slogan “Bismillah Melayani” harus benar-benar terbukti nyata dan maksimal di lapangan. Terutama di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga perlu ada perhatian serius dari pemerintah kabupaten,” harap anggota DPRD Sumenep Ahmad Juhairi. (ily)
