BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Berau Expo 2026 yang disebut-sebut didukung anggaran sebesar Rp3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau menuai sorotan masyarakat. Kegiatan yang dimulai pada Senin (19/10/2026) tersebut diharapkan menjadi sarana promosi potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, besarnya biaya sewa lapak bagi pedagang justru memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan kegiatan tersebut terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumat (22/10).
Berau Expo yang mengusung tujuan promosi daerah dan pemberdayaan UMKM dinilai perlu memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, besarnya tarif sewa tenda yang dibebankan kepada peserta menjadi salah satu persoalan yang kini mendapat perhatian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya sewa setiap unit lapak berkisar Rp4 juta hingga Rp5,5 juta. Besaran tersebut dinilai cukup memberatkan, khususnya bagi pedagang kecil yang harus memperhitungkan modal usaha, biaya operasional, serta potensi pendapatan selama kegiatan berlangsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai skema pembiayaan kegiatan. Jika penyelenggaraan expo menggunakan dana APBD, publik menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai komponen biaya yang ditanggung pemerintah dan alasan penetapan tarif sewa kepada peserta.
“Bagaimana UMKM bisa berkembang jika kegiatan yang seharusnya mendukung mereka justru membebani dengan biaya sewa yang tinggi? Kalau memang menggunakan uang rakyat dari APBD, seharusnya manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil,” ungkap seorang warga yang menyampaikan keberatan terhadap besarnya tarif tersebut.
Selain persoalan biaya sewa, penggunaan sebagian badan jalan umum untuk kegiatan expo juga menjadi perhatian masyarakat. Area yang digunakan untuk lapak pedagang dan parkir itu menimbulkan pertanyaan mengenai perizinan, ketentuan pemanfaatan ruang milik jalan, serta kesesuaian penggunaannya dengan aturan yang berlaku.
Masyarakat mempertanyakan apakah pemanfaatan area tersebut telah memperoleh izin dari instansi berwenang. Di sisi lain, dasar penetapan tarif sewa lapak juga dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan.
Publik berharap anggaran sebesar Rp3 miliar yang disebut dialokasikan untuk Berau Expo 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Penjelasan mengenai perencanaan, rincian penggunaan anggaran, mekanisme kerja sama dengan penyelenggara, hingga penetapan tarif sewa dinilai penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi skema pembiayaan expo agar tidak memberatkan pelaku UMKM. Dukungan berupa keringanan biaya sewa atau subsidi bagi pedagang kecil dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas manfaat kegiatan tersebut.
Jurnalis media ini kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (fnd)
Tidak ada Respon