SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkomitmen, selalu mengendapkan hasil rumusan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengungkapkan, bahwasanya perencanaan pembangunan hasil Musrenbang sangat penting, agar dapat menyerap dan memilih kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga programnya mampu menjawab masalah di wilayahnya masing-masing.
“Musrenbang merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” ungkap Bupati Fauzi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024, di Kantor Bupati, Selasa (28/3/23).
Bagi Bupati Fauzi Musrenbang menjadi momentum yang penting untuk mengungkapkan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.
“Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 unggulan mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, untuk mendukung menyukseskan pembangunan di daerah,” jelas Bupati Sumenep Politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Mengingat, APBD Kabupaten Sumenep sangat terbatas, sehingga program yang dilaksanakan kata Bupati Fauzi harus mengacu pada program prioritas daerah, supaya dampak dari anggaran yang dipilih mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat.
“Tentu saja, dengan pembatasan APBD 2024 ini, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir dalam RAPBD, sehingga semua pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan agar selalu bersinergi,” terang Bupati Sumenep.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi menerangkan, bahwa prioritas program 2024 di antaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan asri, ekonomi kawasan, perdagangan dan UMKM, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, penanganan masalah sosial, infrastruktur kepulauan, dan perhubungan. (*ji/ils/red)
