SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR).
Bimtek berlangsung sejak Rabu, 5 hingga 6 April 2023 bertempat di Hotel De Baghraf Sumenep. Diskominfo Sumenep dalam pelaksanaan Bimtek ini bekerjasama dengan USAID-ERAT.
Pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR diikuti kurang lebih 50 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sumenep dan menghadirkan secara langsung juga virtual narasumber teknis dari Puspen Kemendagri, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Perwakilan USAID Madani dan Kepala Bagian Organisasi Setdakab Sumenep.
Pelaksanaan Bimtek dibuka oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Ir. Edy Rasiyadi, dengan didampingi langsung Kepala Diskominfo Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya.
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi saat memberikan sambutan pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR). (foto/ist)
Sekdakab Sumenep Edy Rasiyadi memaparkan melalui Bimtek peningkatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sekaligus juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prinsip “no wrong door policy”. Prinsip ini menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun serta menjamin bahwa pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang, dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, dengan harapan kualitas pelayanan publik bisa meningkat,” terang Sekda Edy dalam sambutannya.
Pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR yang diikuti kurang lebih 50 orang perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sumenep dan menghadirkan secara langsung juga virtual narasumber teknis dari Puspen Kemendagri, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Perwakilan USAID Madani dan Kepala Bagian Organisasi Setdakab Sumenep. (foto/ist)
Berdasarkan data statistik pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR diterangkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 berjumlah 42 pengaduan, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 12 pengaduan, tahun 2022 sebanyak 31 pengaduan dan tahun 2023 sampai dengan bulan April 2023 berjumlah 43 laporan.
“Topik terbanyak pengaduan di Kabupaten Sumenep terkait dengan bantuan sosial, infrastruktur jalan dan kepariwisataan,” jelas Sekda Edy.
Sekda Edy mengucapkan terima kasih kepada para pihak dan narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat hadir dan mendampingi dalam penyelenggaraan Bimtek SP4N-LAPOR yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep. (*ji/ils/red)
