SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menggelar Sosialisasi Komisi Informasi (KI) dan Workshop Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) Tahun 2026 di Aula Kantor Diskominfo, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, melalui Sekretaris Diskominfo, Muhammad Nurdin, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan jajaran Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep yang baru, tetapi juga bertujuan meningkatkan kapasitas dan kepedulian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
Menurutnya, PPID Pembantu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi di masing-masing perangkat daerah.
“Semakin baik pengelolaan informasi di setiap OPD, maka kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Sumenep juga akan semakin meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Diskominfo terus memberikan pembinaan, pendampingan, serta mengembangkan berbagai sistem pendukung bagi PPID Pembantu. Pasalnya, keberhasilan pelayanan informasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo sebagai PPID Utama, melainkan juga seluruh perangkat daerah sebagai penyedia informasi.
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan website PPID Kabupaten Sumenep dengan sistem berbasis desentralisasi. Melalui sistem ini, setiap PPID Pembantu diberi kewenangan untuk mengelola dan memperbarui informasi publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Dengan sistem ini, setiap perangkat daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola informasi, sementara PPID Utama dapat lebih fokus menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kami ingin membangun budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi, akuntabilitas, kemandirian, dan standarisasi pelayanan informasi publik,” jelasnya.
Tidak hanya di lingkungan OPD, Diskominfo juga berencana mengembangkan sistem serupa untuk PPID di tingkat pemerintah desa. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan layanan informasi publik yang terintegrasi mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, perwakilan Bagian Hukum Setdakab Sumenep, para sekretaris OPD selaku PPID, serta operator PPID Pembantu dari seluruh perangkat daerah.
Adapun narasumber dalam kegiatan itu berasal dari Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumenep Irwan Sujatmiko, Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep Moh. Rifa’i, dan perwakilan Bagian Hukum Setdakab Sumenep, Hosni.
Tidak ada Respon