JURNALIS INDONESIA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan afirmatif dalam penetapan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) bagi pabrikan rokok golongan III. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri rokok skala kecil dan menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Said, sebagian besar industri hasil tembakau di wilayah Madura didominasi oleh perusahaan golongan III dengan kapasitas produksi yang beragam. Karena itu, penyederhanaan struktur tarif cukai pada kelompok tersebut dikhawatirkan akan semakin membebani pelaku usaha kecil.
Ia menilai keberadaan pabrikan rokok skala kecil dan menengah memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, industri rokok golongan III tetap menjadi salah satu sektor yang menopang lapangan pekerjaan dan penerimaan negara,” ujar Said dalam keterangannya.
Said mengungkapkan bahwa industri hasil tembakau di Madura saat ini mampu menyerap lebih dari 186 ribu tenaga kerja secara langsung. Angka tersebut belum termasuk pekerja di sektor pendukung maupun dampak ekonomi yang tercipta di berbagai lini usaha terkait.
Di sisi lain, ia menyoroti tingginya tarif cukai yang dikenakan kepada pabrikan golongan III. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik peredaran rokok ilegal.
Banyak produsen baru yang usia usahanya belum mencapai 20 tahun kesulitan memenuhi kewajiban cukai resmi karena besaran tarif dianggap tidak sebanding dengan kemampuan bisnis mereka. Akibatnya, sebagian pelaku usaha memilih jalur ilegal dengan menggunakan pita cukai palsu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Said mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif khusus kepada pabrikan yang masih berada pada tahap pengembangan usaha. Ia menilai solusi tersebut lebih efektif dibandingkan menambah lapisan tarif cukai baru.
Menurutnya, pemberian insentif tarif cukai, misalnya sebesar Rp300 per batang bagi pabrikan berusia di bawah 20 tahun, dapat menjadi stimulus agar pelaku usaha beralih menggunakan cukai resmi dan menjalankan usaha secara legal.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama pelaku industri, kebijakan afirmatif tersebut justru berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai. Pasalnya, semakin banyak produsen yang masuk ke sistem legal, semakin besar pula potensi pendapatan negara yang dapat dihimpun.
Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan tersebut diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Proses produksi menjadi lebih mudah diawasi, sementara potensi pelanggaran hukum akibat penggunaan cukai ilegal dapat ditekan.
Meski mendukung adanya insentif, Said menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan komitmen kepatuhan dari para pelaku usaha. Ia meminta pemerintah tetap memberikan sanksi tegas kepada pabrikan yang menyalahgunakan fasilitas tersebut.
“Apabila kebijakan afirmatif sudah diberikan namun masih ditemukan penggunaan cukai palsu, maka penegakan hukum dan pemberian denda berat perlu dilakukan,” tegasnya.
Tidak ada Respon