SAMPANG (JURNALIS INDONESIA) – Pengukuhan resmi mengantarkan Mohammad Wijdan, Kepala Desa Ketapang Daya, Sampang, sebagai Ketua Korwil Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Madura Raya, Rabu (26/11/2025).
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh ratusan kepala desa se-Madura serta pembina PKDI, Gus Yusuf.
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi. Setelah dinyatakan sah menjabat, Moch Wijdan menerima bendera pataka berlambang Garuda bertuliskan PKDI, disambut tepuk tangan meriah dari para kepala desa yang hadir.
Dalam sambutannya, Moch Wijdan menegaskan pentingnya solidaritas dan kebersamaan para kepala desa di Madura.
“Saya meminta semua kepala desa di Madura raya untuk terus bergandengan tangan. Kita harus kompak, karena tanpa kekompakan, perjuangan kita tidak akan kuat,” ujarnya.
Wijdan juga menyampaikan aspirasi yang ia temui saat turun langsung ke empat kabupaten di Madura. Menurutnya, para kepala desa di seluruh Madura memiliki dua keluhan utama.
“Pertama, pendampingan hukum. Banyak kades yang tersandung masalah administratif atau teknis, tapi tidak tahu harus berlari ke mana. PKDI harus hadir membela dan mendampingi,” jelasnya.
“Kedua, kepala desa membutuhkan sumber anggaran lain selain Dana Desa. Jika pembangunan hanya mengandalkan Dana Desa, hasilnya masih belum merata. Pemerintah perlu memikirkan skema baru agar desa tidak stagnan,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Dalam kesempatan yang sama, Moch Wijdan mengungkap kondisi unik Kabupaten Sampang. Dari 180 desa yang ada, hanya 37 desa yang saat ini dipimpin oleh kepala desa definitif, sementara sekitar 143 desa masih dijabat oleh penjabat (PJ) kepala desa.
“Ini persoalan serius. Kami berharap Ketua PKDI Jawa Timur ikut menyuarakan agar Pilkades di Sampang segera digelar pada tahun 2026. Jangan sampai kepemimpinan desa terus dihantarkan oleh PJ, karena esensi desa ada pada kepala desa hasil pilihan rakyat,” tegasnya.
Pelantikan tersebut diakhiri dengan doa bersama dan pernyataan kesiapan PKDI Madura untuk membawa aspirasi kepala desa ke tingkat provinsi dan nasional. (sid)
