BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Aktivitas kapal Mega Buana di kawasan Pelabuhan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah adanya penegasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau mengenai peruntukan pelabuhan milik pemerintah daerah tersebut.
Berdasarkan hasil konfirmasi awak media kepada Nur Asyani, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Berau sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Angkutan, pelabuhan milik pemerintah daerah di Rinding secara khusus diperuntukkan bagi aktivitas bongkar muat barang, bukan untuk pelayanan angkutan penumpang.
Penegasan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh seluruh pihak yang menjalankan aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Sebab, penggunaan fasilitas pelabuhan harus mengacu pada fungsi dan peruntukan yang telah ditetapkan. Apabila pelabuhan barang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, tentu perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan ketentuan operasional yang berlaku.
Tidak hanya persoalan pemanfaatan pelabuhan, legalitas operasional kapal yang melayani penumpang juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Nur Asyani menjelaskan bahwa kapal dari perusahaan pelayaran asal Sulawesi yang hendak mengangkut penumpang di wilayah Berau wajib memiliki kerja sama resmi dengan perusahaan pelayaran lokal. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan operasional agar aktivitas angkutan penumpang dapat berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, kapasitas atau besaran tonase kapal (Gross Tonnage/GT) bukan menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan kapal dalam mengangkut penumpang.
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta regulasi teknis terkait, setiap kapal yang melayani angkutan penumpang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan memiliki dokumen serta sertifikasi sesuai jenis pelayanannya.
Dengan demikian, kapal yang memiliki ukuran besar sekalipun tidak serta-merta dapat digunakan untuk mengangkut penumpang apabila belum memenuhi persyaratan sertifikasi dan keselamatan yang diwajibkan.
Selain sertifikasi kapal penumpang, keberadaan agen resmi penjualan tiket dan perlindungan asuransi bagi penumpang juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan transportasi laut.
Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius instansi terkait. Pengawasan terhadap aktivitas kapal dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perlu dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan fungsi maupun pelanggaran ketentuan pelayaran.
Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut juga berhak mendapatkan kepastian mengenai legalitas kapal, keselamatan perjalanan, kejelasan pelayanan tiket, serta jaminan perlindungan apabila terjadi insiden selama pelayaran.
Persoalan aktivitas kapal Mega Buana di Rinding bukan sekadar menyangkut penggunaan dermaga, melainkan juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan pelayaran, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan transportasi laut berjalan sesuai ketentuan.
Dishub Berau bersama instansi berwenang di bidang pelayaran diharapkan dapat memastikan seluruh aktivitas operasional di kawasan tersebut berjalan sesuai fungsi pelabuhan dan peraturan yang berlaku.
Jurnalis media ini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. (fnd)
Tidak ada Respon