SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, KPK dikabarkan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep bersama tiga petinggi PT Benteng Tunggal.
Keempat orang tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan pertanahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa saksi yang dipanggil masing-masing berinisial W selaku Kakantah Sumenep, YW sebagai Direktur Utama PT Benteng Tunggal, LC selaku Direktur PT Benteng Tunggal, serta PGS yang menjabat Komisaris PT Benteng Tunggal.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Pemanggilan Kakantah Sumenep ini merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat pertanahan di berbagai daerah.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), penyidik memanggil delapan kepala kantor pertanahan serta seorang mantan kepala kantor pertanahan yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Mereka terdiri atas RS selaku Kakantah Gresik, WRA (Kakantah Surabaya I), AB (Kakantah Surabaya II), N (Kakantah Sidoarjo), NVS (Kakantah Situbondo), MJS (Kakantah Mojokerto), IN (Kakantah Malang), MSL (Kakantah Jember), serta BK yang merupakan mantan Kakantah Kabupaten Bogor I.
Pemeriksaan berlanjut pada Rabu (11/11/2026). Sejumlah pihak turut dipanggil, di antaranya Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial PDC, asisten Kakantah Bogor I berinisial WT, serta bagian legal PT Summarecon Agung Tbk berinisial TW.
Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari sejumlah kepala kantor pertanahan di Jawa Timur, yakni HH selaku Kakantah Pasuruan, WS (Jombang), SBH (Lamongan), S (Bojonegoro), S (Blitar), RH (Madiun), ASP (Banyuwangi), dan MAS (Bangkalan).
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Perkara dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah operasi berlangsung, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka tersebut meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Lima tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar berinisial FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan barang bukti.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A.
Sehari kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke kantor PT Summarecon di Jakarta dan kediaman L di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali menyasar kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kegiatan serupa dilakukan sehari berikutnya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Kabupaten Nganjuk.
Rangkaian penggeledahan tersebut berlanjut hingga 29 September 2026 dengan menyasar kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan terhadap Kakantah Sumenep dan sejumlah pihak lainnya menjadi bagian dari upaya KPK mengumpulkan keterangan serta memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi di sektor pertanahan tersebut.
Hingga kini, proses penyidikan masih terus berjalan.
Tidak ada Respon