PAMEKASAN (JURNALIS INDONESIA) – Proses Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) di Universitas Madura kini berada di ujung tanduk. Tahap pembentukan KPU-M tak bisa dilanjutkan lantaran DPM-U belum memenuhi kewajiban untuk mengusulkan nama-nama anggota KPU-M tingkat Universitas.
Kondisi ini diperparah dengan sikap Rektorat yang dinilai enggan mengambil kebijakan tegas untuk mengatasi kebuntuan tersebut, membiarkan aktivitas demokrasi mahasiswa berada dalam ketidakpastian. Berdasarkan Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan (PDOK) Pasal 21 (3) bahwa KPU dibentuk oleh DPM melalui kordinasi dengan pemebina kemahasiswaan. Namun, internal DPM-sampai saat masih belum mengadakan musyawarah untuk menentukan anggota KPU karena adanya penolakan.
Kemacetan ini telah berlangsung selama lebih dari dua minggu dari tanggal yang sudah ditetapkan, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa terkait kevakuman kepemimpinan di tingkat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sorotan tajam kini diarahkan kepada Rektorat, yang seharusnya bertindak sebagai penengah dan penentu kebijakan akhir.
“Kami sudah berkali-kali melapor dan meminta Rektorat untuk turun tangan, mengeluarkan kebijakan intervensi jika pihak DPM-U enggan untuk membentuk KPU-M,” kata Hodaili Malik, Ketua DPM FEB’.
“Namun, Rektorat bersikeras enggan mengeluarkan kebijakan dengan alasan tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut,” tambahnya.
Selanjutnya dia menyampaikan bahwa rektorat juga memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan sebagai diatur dalam PDOK pasal 41 (3 dan 4) dan berharap sekaligus mendesak kepada pihak rektorat untuk segera meengambil kebijakan agar keberlangsungan pesta demokrasi kampus segera menemui titik terang. (sid)
