SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Sumenep sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017 hingga 2025.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama dukungan masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Capaian ini tidak lepas dari sinergi seluruh elemen, baik pemerintah daerah maupun masyarakat yang terus ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel,” ujar KH. Imam Hasyim usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/05/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola keuangan daerah.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, patuh, dan sesuai aturan.
“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kepatuhan, ketelitian, dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan setiap rekomendasi dari BPK RI sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Sumenep,” tambahnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan pihak terkait yang selama ini bekerja keras serta menjaga sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK RI harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Tidak ada Respon