KALTARA (JURNALIS INDONESIA) – Dugaan keterlibatan seorang perangkat Kecamatan Apau Kayan, Kabupaten Malinau, bernama Lewi Laing dalam pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Long Ampung menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai batas kewenangan perangkat kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan operasional BUMDes.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai hubungan keluarga antara Lewi Laing dan Kepala Desa Long Ampung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa maupun BUMDes.
Pada prinsipnya, pemerintah kecamatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa dan operasional BUMDes harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika benar terdapat keterlibatan perangkat kecamatan dalam pengelolaan tersebut, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, bentuk keterlibatan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Setidaknya, ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan dari pihak terkait.
Pertama, apa dasar hukum yang menjadi landasan keterlibatan Lewi Laing dalam pengelolaan BUMDes Long Ampung?
Kedua, sejak kapan keterlibatan tersebut berlangsung dan siapa pihak yang memberikan kewenangan?
Ketiga, apakah keterlibatan tersebut telah dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa atau merupakan keputusan pihak tertentu?
Keempat, bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa serta pengelolaan keuangan BUMDes selama ini?
Dana Desa dan BUMDes merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Hubungan keluarga dalam struktur pemerintahan desa juga perlu disikapi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Pemerintah Kecamatan Apau Kayan, Pemerintah Desa Long Ampung, serta instansi terkait harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Klarifikasi sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Transparansi pengelolaan Dana Desa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya. (fnd)

Tidak ada Respon