SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap kehadiran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Muhammadiyah, yang dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Syahwan Efendi, menegaskan bahwa LBH-AP Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas akses bantuan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum.
“LBH-AP Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan pemahaman hukum. Ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan keadilan yang inklusif,” terangnya sebagaimana disampaikan disela kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus LBH-AP Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (15/02/2026).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkeadilan. LBH-AP Muhammadiyah diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan hukum secara musyawarah, objektif, dan berpihak pada keadilan sosial.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum,” tegasnya.
Pelantikan pengurus LBH-AP Muhammadiyah Kabupaten Sumenep dilakukan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sumenep, Zainuddin, serta dihadiri jajaran LBH-AP Pimpinan Pusat dan Wilayah.
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa selain dikenal kuat di bidang pendidikan dan sosial, Muhammadiyah kini memperkuat kiprahnya di sektor advokasi publik melalui LBH-AP.
“LBH-AP harus tampil dengan sikap yang tegas, objektif, dan konsisten berpihak pada keadilan. Ini adalah wujud nyata kontribusi Muhammadiyah dalam advokasi publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan LBH-AP bukan sekadar simbol organisasi, melainkan garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum yang profesional, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Sementara itu, Ketua LBH-AP Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, Syafrawi, menyebut pelantikan pengurus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran advokasi hukum di daerah.
“Kami menjunjung tinggi asas profesionalisme dan siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang, serta bersinergi dengan seluruh pihak demi tegaknya supremasi hukum,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, LBH-AP Muhammadiyah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Achmad Fauzi Wongsojudo serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep terkait pendampingan hukum bagi kelompok rentan.
“Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau ingin menyampaikan pengaduan dapat menghubungi Call Center 112. Seluruh layanan pendampingan kami pastikan gratis,” jelasnya.
