Menu

Mode Gelap

PEMERINTAHAN · 12 Apr 2023 23:49 WIB

Pemkab Sumenep Ikuti Lokakarya Analisis Data Pengaduan Masyarakat SP4N-LAPOR Pemprov Jatim


 MOMENTUM. Pemkab Sumenep Ikuti Lokakarya Analisis Data Pengaduan Masyarakat SP4N-LAPOR Pemprov Jatim. (foto/ist) Perbesar

MOMENTUM. Pemkab Sumenep Ikuti Lokakarya Analisis Data Pengaduan Masyarakat SP4N-LAPOR Pemprov Jatim. (foto/ist)

JATIM (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengikuti kegiatan Lokakarya Analisis Data Pengaduan Masyarakat SP4N-LAPOR! sebagai Dasar Kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan Publik yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pemprov Jatim dalam kegiatan ini bekerjasama The United States Agency for International Development dengan Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat (USAID ERAT) yang berlangsung Selasa dan Rabu (11-12/04/2023) di Hotel Harris Gubeng Surabaya.

Dalam kegiatan ini diikuti oleh 56 orang perwakilan perangkat daerah Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur yang menangani aduan SP4N LAPOR!.

Hadir sebagai peserta dari Kabupaten Sumenep adalah pengelola SP4N LAPOR! dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Perindustrian dan Perdagangan.

Program USAID ERAT merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika yang bertujuan agar warga Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif, melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Provincial Coordinator (PC) USAID ERAT East Java, Dina Limanto menyampaikan, tujuan kegiatan ini digelar adalah untuk membangun kapasitas pengelolaan pengaduan masyarakat agar selanjutnya bisa dianalisis data pengaduannya, supaya tidak berulang muncul pengaduan yang sejenis.

“Dari pengaduan itu dirumuskan kebijakan yang dapat diciptakan untuk memperbaiki layanan publik. Pada kegiatan ini, kita akan mencoba agar bisa memetakan maupun mengidentifikasi sebetulnya apa itu jenis-jenis pengaduan terbanyak yang muncul di wilayah kita, kemudian kita analisis kenapa pengaduan-pengaduan itu muncul, dan kira-kira apa yang menyebabkan pengaduan itu terjadi,” jelasnya.

Berdasarkan data di tahun 2022, Dina menyebutkan, terdapat 1.959 aduan yang masuk, 1.802 aduan telah selesai ditindak lanjuti, dan ada 98 pengaduan yang masih tertunda.

Lebih lanjut dijelaskan Dina, data aduan yang masih tertunda tersebut maupun data pengaduan yang masuk selama ini sudah banyak diselesaikan tetapi belum secara khusus dilakukan analisis kenapa pengaduan-pengaduan tersebut muncul.

Dari kegiatan lokakarya tersebut, Dina mengatakan nantinya diharapkan peserta dapat mengidentifikasi jenis pengaduan masyarakat yang frekuensinya relatif tinggi. Para pengelola pengaduan diharapkan mampu melakukan analisis data pengaduan masyarakat dan merumuskan langkah strategi solusinya, sekaligus muncul rumusan awal kebijakan sebagai referensi peningkatan kinerja layanan publik, serta muncul rencana aksi optimalisasi penyelenggaraan SP4N-LAPOR! tahun 2023-2024.

“Sehingga diharapkan layanan publik kita nanti akan semakin meningkat, dan pengaduan yang sama tidak terulang lagi. Kita berharap besok pulang bisa punya bekal, yang bisa kita sampaikan di masing-masing wilayah kita,” harap Dina.

Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, melalui Plt Kepala Bidang Informasi Publik H Assyari, memaparkan statistik data pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR! Pemprov Jatim dari tahun 2020-2023.

“Tahun 2020 pengaduan SP4N LAPOR! yang dikelola sebanyak 518, lalu menurun di tahun 2021 hanya 371. Kemudian drastis naik lagi di tahun 2022 mencapai 1.958, dan dari awal Januari sampai akhir Maret tahun 2023 ini sudah 309 aduan,” terang Assyari.

Lebih lanjut Assyari menyampaikan beberapa peran Pemprov Jatim dalam simpul (hub) koordinasi pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR! yang di antaranya, Pemprov Jatim berperan sebagai admin instansi.

“Yang kedua, Pemprov Jatim berperan sebagai admin pengawas yang memberikan intervensi atau teguran kepada Kabupaten/Kota yang pengelolaan pengaduannya masih belum optimal,” jelasnya. (*ji/ils/red)

Artikel ini telah dibaca 26 kali

Baca Lainnya

BEN Carnival 2024 di Kota Blitar Tampilkan Seni Budaya Nusantara dan 4 Benua

14 Juli 2024 - 15:25 WIB

Pertama di Madura, Pemkab Sumenep Gelar Kontes Ayam Hias Shamo Piala Bupati

11 Juli 2024 - 20:51 WIB

Pemkab Sumenep Gelar Event Kicau Burung Mania Piala Bupati 2024

11 Juli 2024 - 20:46 WIB

Pemkab Sumenep Melalui Bagian Kesra Bakal Gelar Gebyar Muharrom 2024 dengan Bersholawat, Ini Tempat dan Tanggalnya

10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Bapenda Sumenep Kembali Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan SPPT di Kecamatan Kalianget

10 Juli 2024 - 12:09 WIB

Bapenda Sumenep Gelar Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan SPPT Serentak di Kecamatan

9 Juli 2024 - 18:48 WIB

Trending di PEMERINTAHAN