SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Masyarakat Kepulauan Masalembu menyuarakan keinginan agar pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan kepada pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat. Hal ini menyusul kondisi pelabuhan Masalembu yang semakin tidak terurus sejak berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini, Jumat (27/3/2026).
Saat ini diketahui, sepanjang jalan Pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibiarkan rusak parah mengancam keselamatan masyarakat setempat. Jalan pelabuhan berlubang, penuh genangan air ketika hujan ditambah lampu penerangan minim saat malam hari.
Saat ini, kondisi jalan Pelabuhan Masalembu sangat tidak aman dilewati dan sudah banyak memakan korban pengguna sepeda motor yang terjatuh. Beruntung saja masih belum memakan korban jiwa.
“Jika tidak segera ditangani, kondisi Pelabuhan Masalembu dikhawatirkan akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Untuk itu jika terus dibiarkan tidak diurus oleh Pemprov Jatim, alangkah baiknya pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan saja ke yang awal dikelola oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu,” desak warga Masalembu, Hasan.
Apalagi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sudah membuktikan kinerjanya dalam pengelolaan pelabuhan seperti yang di Keramaian.
“Coba lihat dan bandingkan, pelabuhan Keramaian yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu sangat terawat dan bagus. Sementara pelabuhan Masalembu yang dikelola oleh Pemprov Jatim malah sebaliknya hancur dibiarkan membahayakan hingga saat ini,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap pengelolaan pelabuhan Masalembu dapat dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Kantor UPP Kelas III Masalembu yang dinilai mampu mengelola pelabuhan dengan baik dan responsif terhadap keluhan.
Berbanding terbalik dengan yang dikelola oleh Pemprov Jatim. Bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak seakan tidak peduli terhadap kerusakan pelabuhan Masalembu.
Ironisnya, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil seakan kompak tutup mata dan memilih diam enggan memberikan tanggapan terhadap persoalan kerusakan Pelabuhan Masalembu yang merupakan pelabuhan utama penunjang transportasi laut itu.
Kondisi inilah yang memicu desakan agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan pelabuhan di wilayah kepulauan Masalembu itu. Selain menyangkut kenyamanan, aspek keselamatan menjadi perhatian utama masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses transportasi laut. (ily)
