JATIM (JURNALIS INDONESIA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama 38 bupati hingga walikota se-Jawa Timur secara bersama-sama menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Unaudited kepada BPK Jatim, Senin (27/3/2023).
Hal ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan lantaran sebelumnya, para pemerintah daerah secara terpisah menyerahkan masing-masing LKPD tanpa ada keseragaman waktu.
Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya pada BPK Jatim yang menginisiasi kegiatan penyerahan LKPD secara serentak hari ini. Sebab hal ini menurutnya menambah keguyupan dan juga kerukunan antar kepala daerah di Jatim.
“Saya menyampaikan terima kasih atas inisiasi Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Karyadi membangun semangat kami hari ini. Selama saya menjabat saya rasa ini pertama kalinya kami kepala daerah se Jatim menyerahkan LKPD Unaudited secara serentak,” tegas Khofifah dilansir surya.co.id
Khofifah mengatakan, penyerahan LKPD ini penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu poin penguatan utama adalah soal keuangan daerah.
Untuk itu perempuan orang nomor satu di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur ini mendorong semua kepala daerah untuk menyusun laporannya dengan baik, rapi, dan transparan. “Mari kita bangun pelaporan yang tidak hanya tepat waktu tapi akuntabel, transparan, dan juga valid. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat untuk terus berbenah, semakin hari semakin baik,” ajak Gubernur Khofifah.
Secara spesifik Gubernur Khofifah juga mengomentari format LKPD unaudited yang diserahkan oleh bupati walikota se-jatim. Pasalnya, ada yang menggarapnya dengan sangat baik dan ada punya yang tampak biasa-biasa saja.
“Tampak yang paling baik dari segi cover adalah Banyuwangi, itu covernya saja sak perkoroan dewe, karena dari kulit dan seterusnya. Lalu yang paling tebal tampak adalah Kota Pasuruan, laporannya tebalnya seperti melebihi dari jumlah penduduknya. Dan yang paling transparan adalah Kota Surabaya karena covernya putih,” ungkap Khofifah disambut tawa renyah dari seluruh hadirin.
Gubernur Khofifah mengungkapkan, yang berbeda tahun ini adalah pemerintah meminta agar pemda tidak hanya mengedepankan program dan inovasi. Melainkan menjalankan dan mengimplementasikan birokrasi berdampak. Dengan begitu orientasinya tidak hanya output tapi juga outcome. “Sekarang sudah saatnya Birokrasi berdampak. Sehingga ini akan berseiring dengan pemeriksaan BPK hari ini. Tidak hanya output tapi juga outcome,” papar Gubernur Khofifah.
Penyerahan LkPD ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyerahan ini juga sebagai wujud tanggung jawab Pemprov Jatim dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab per hari ini serentak Gubernur Jawa Timur dan 38 Bupati/Walikota se-Jawa Timur telah menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK Jawa Timur.
“Setelah ini kami akan memeriksa LKPD yang telah diserahkan. Tanggal 25 Mei 2023 kami sudah harus menyampaikan LHP termasuk opini terkait laporan keuangan tersebut,” terang Karyadi.
Dengan adanya penyerahan LKPD serentak ini kata Karyadi, pemeriksaan yang pihaknya lakukan bisa lebih terukur dan terkonsentrasi. Hal ini juga berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan para kepala daerah.
“Kami sudah mengawali dengan adanya pemeriksaan pendahuluan sebelumnya. Tentunya sudah kita mapping, kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang signifikan,” jelas Karyadi. Jadi pemeriksaan besok hanya sekadar melengkapi dan memastikan ketepatannya. (*ji/ils/red)
