PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Ismun Hadiyo, harus ambil langkah tegas terkait dugaan pungli sebesar Rp260.000 per siswa yang terjadi di SMP Negeri 1 Bantarbolang.
Hal itu ditegaskan oleh Jabidi, dari LSM Hsrimau ketika dimintai tanggapannya soal dugaan pungli di SMPN 1 Bantarbolang.
Jabidi juga mendesak agar Kepala Diknas Pemalang segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang bandel.
“Kami akan segera membuat surat untuk minta audiensi dan kalau perlu somasi,” tegas Jabidi.
Orang tua wali murid, RN, sangat menyayangkan besaran iuran anaknya yang kelas 9.
“Setelah saya udah bayar Rp260.000, sekolah dan komite meminta lagi ke anak kelas 9 untuk iuran lagi sebesar Rp250.000,” tegas RN.
RN mengatakan enggan membayar lagi karena dirinya tidak memiliki uang untuk bayar kembali.
“Tapi saya kalau untuk bayar lagi sebesar 250.000, mohon maaf memang saya tidak ada uang, terkecuali orang tua murid yang lain mungkin karena merasa ada ya mungkin mengikuti anjuran komite dan sekolah,” kata RN.
LSM Harimau Kabupaten Pemalang mengatakan terkait dugaan pungli yang terjadi bakal bersama wali murid untuk melaporkan ke Polres hingga ke Ombudsman.
“LSM Harimau Kabupaten Pemalang juga akan mengirim surat untuk audensi,” lanjutnya.
Terkait viralnya dugaan pungli yang terjadi di SMPN 1 Bantarbolang, Dinas Pendidikan juga diminta jangan hanya diam dan lepas tangan. (srt)
