SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja Lantai II Kantor Bupati setempat.
Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dihadiri peserta forum dari perwakilan OPD secara luring maupun daring, para Camat, instansi vertikal, BUMD/BUMN, Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Sumenep, Organisasi Agama/Masyarakat/Mahasiswa/NGO, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi serta Insan Media. Hadir pula Kepala BPS Kabupaten Sumenep dan dari Bappeda Provinsi Jatim.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih baik.
“Musrenbang dan forum konsultasi ini adalah bentuk transparansi serta upaya kita dalam menghasilkan perencanaan yang lebih aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Bupati Cak Fauzi familiar disapa menekankan dalam perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tetapi harus bisa dieksekusi secara efektif.
Untuk itu diharapkan pentingnya pergeseran paradigma dari money follow function menjadi money follow program priorities, yakni anggaran harus dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Fokus kita adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya bagus dalam konsep, tapi harus bisa dieksekusi dengan baik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang, Bupati Sumenep Cak Fauzi juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.
Sehingga sejalan dengan kondisi geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan. Harapannya kebijakan pembangunan harus mampu menjangkau seluruh wilayah secara adil dan merata.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengharapkan untuk perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
Arif Firmanto mengatakan, telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI, serta 933 usulan dari Pokir DPRD.
“Semua akan diverifikasi agar program yang diajukan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
RPJMD menjadi pedoman utama dalam menyusun program pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
RPJMD juga mencakup visi, misi, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep selama lima tahun ke depan.
Pada forum ini, dipaparkan berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), pendapatan per kapita, serta indeks pembangunan manusia (IPM).
Dan IPM Kabupaten Sumenep menunjukkan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari 67,74% pada 2021 menjadi 69,78% pada 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 19,22% pada 2021 menjadi 17,78% pada 2024.
“Meskipun angka kemiskinan menurun, pemerintah tetap berupaya keras agar jumlahnya terus berkurang,” papar Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto.
