SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengintensifkan upaya percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan ialah meminta pemerintah desa segera mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada para wajib pajak.
Percepatan penyaluran SPPT dinilai penting agar masyarakat lebih awal mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga pelunasan dapat dilakukan tepat waktu.
Strategi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Pelunasan PBB-P2 dan Penyampaian SPPT Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Pendopo Kecamatan Giligenting, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri unsur Bapenda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta operator e-PBB sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pendistribusian SPPT sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Kepala Bapenda Sumenep melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Akhmad Sugiharto, mengatakan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mempercepat penyampaian SPPT kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh pemerintah desa dapat segera menyalurkan SPPT kepada wajib pajak. Dengan begitu, pelunasan PBB bisa dilakukan lebih cepat sehingga target penerimaan daerah tahun 2026 dapat tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian target PBB-P2 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, operator e-PBB hingga masyarakat sebagai wajib pajak.
Ia menegaskan, penerimaan dari sektor PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.
“Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, semakin besar pula kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Karena itu, sinergi semua pihak sangat dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Camat Giligenting Akhmad Hidayat menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat membayar pajak.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran PBB bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengajak seluruh kepala desa untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin sadar dan patuh membayar pajak, karena hasilnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan,” tuturnya.
Hidayat juga menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin dimudahkan dengan hadirnya layanan pembayaran PBB secara digital melalui aplikasi, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih praktis, cepat, dan efisien.
Dengan percepatan distribusi SPPT serta dukungan sistem pembayaran berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat sehingga target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai harapan.
Tidak ada Respon