SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Penggunaan uang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) di bawah kepemimpinan Ellya Fardasah menjadi perhatian yang berpotensi menjadi bancakan. Kamis (29/10/2026).
Di antaranya, berdasarkan data yang dikantongi Jurnalis Indonesia, yakni jasa pembuatan aplikasi yang tembus hingga Rp150 juta. Selain itu, ditambah pos belanja biaya hosting internet sebesar Rp60 juta.
Dua pos belanja fantatis itu memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan, spesifikasi, serta manfaatnya bagi masyarakat. Besaran anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka oleh Kepala Dinkes P2KB Sumenep di bawah kepemimpinan Ellya Fardasah terkait Aplikasi apa yang dibuat? Layanan publik apa yang menjadi sasaran pengembangannya? Siapa penyedia jasa atau pengembang aplikasi tersebut? Serta bagaimana spesifikasi teknis dan mekanisme pengadaan yang digunakan?
Pertanyaan serupa juga muncul pada pos biaya hosting internet. Server atau situs web mana yang menggunakan layanan tersebut, berapa lama masa berlangganannya, bagaimana spesifikasi server yang disewa, serta apa saja komponen layanan yang tercakup dalam anggaran Rp60 juta itu.
Hal itu penting dijelaskan agar masyarakat dapat memahami hubungan antara besaran anggaran yang dibelanjakan dan manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana di Kabupaten Sumenep.
Celakanya, Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardasah, dikonfirmasi dua pos belanja itu dan sederet pengadaan barang dan jasa lainnya di OPD yang dipimpinnya masih enggan buka suara.
Jurnalis Indonesia kini dalam penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap sederet pengadaan barang dan jasa lainnya di Dinkes P2KB Sumenep yang berpotensi jadi bancakan. (ily)
Tidak ada Respon