PASANG IKLANMU DISINI
Example floating
Example floating

Bapenda Sumenep Turlap ke Nonggunong Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan SPPT

Pada
Bapenda Sumenep Turlap ke Nonggunong Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan SPPT
A-AA+A++

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, turun langsung ke lapangan (turlap) di Kecamatan Nonggunong, Selasa (16/07/2024), dalam rangka melakukan Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah Non Tunai dan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 Tahun 2024.

Bapenda yang dipimpin Faruk Hanafi sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi yang sama pada sejumlah kecamatan di Sumenep. Tujuannya, salah satunya untuk untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep tahun 2024.

Kepala Bapenda Sumenep Faruk Hanafi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Akh Sugiharto mengatakan, agenda yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Nonggunong merupakan rangkaian sosialisasi yang telah dilakukan pada kecamatan lain sebelumnya.

Menurutnya, Bapenda Sumenep hadir ke Kecamatan Nonggunong dalam rangka memberikan sosialisasi pembayaran pajak non tunai sekaligus untuk mendorong optimalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Sumenep.

“Selain itu, kehadiran kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan stekholder, desa dan tokoh yang ada di sini, dalam rangka pembayaran pajak daerah secara non tunai,” terang Akh Sugiharto yang juga turun langsung ke Kecamatan Nonggunong.

Di tengah perkembangan teknologi saat ini untuk pembayaran PBB, masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor Bapenda Sumenep. Karena saat ini Bapenda Kabupaten Sumenep telah bekerjasama dengan Perbankan. Untuk itulah, Bapenda Sumenep intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat di akar rumput.

“Pembayaran PBB saat ini dapat dilakukan melalui teller, ATM dan Mobil Banking juga ke agen agen yaitu seperti Alfamart, Indomart dan beberapa beberapa lainnya, termasuk juga Tokopedia, OVO dan PT Pos,” terangnya.

Bapenda Sumenep dalam sosialisasi ini melibatkan kepala desa dalam rangka mendorong bagaimana desa melalui Bumdesnya menjadi agen Laku Pandai di desa sehingga menjadi mitra perbankan di desa.

“Agar pembayaran PBB dapat dilakukan di desa secara non tunai dan sudah bisa dilakukan di masing-masing desanya. Harapannya dapat memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke bank, karena sudah banyak kanal pilihan. Maka endingnya, kami berharap pajak bisa maksimal dan PAD bisa terdongkrak dengan baik,” jelasnya.

Di mana untuk pajak ini merupakan kewajiban pungutan kepada masyarakat yang mengikat tanpa ada imbal balik.

“Sehingga wajib pajak wajib membayar, makanya tugas kami adalah menyampaikan ini, bahwa pajak wajib dibayar dengan berbagai macam cara pilihan dalam melakukan pembayaran,” imbuhnya.

Bapenda Sumenep berharap dengan akses atau pilihan tempat pembayaran PBB yang beragam menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tentu saja akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep.

Apalagi saat ini, Akh Sugiharto mengungkapkan jika saat ini Kabupaten Sumenep sudah ditetapkan sebagai daerah digital oleh BI dan Kementerian Keuangan, serta mendapatkan capaian indeks yang cukup baik yaitu 92%.

“Semoga, segala ikhtiar yang kita lakukan bersama sama ini, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, karena hasil pajak dari masyarakat ini, nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” harapnya.

Camat Nonggunong Roby Firmansyah mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada tim dari Bapenda sumenep, yang telah melakukan sosialisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai kepada masyarakat di wilayahnya.

“Melalui sosialisasi ini menjadi edukasi dan pemahaman kepada wajib pajak dan kepala desa se Kecamatan Nonggunong agar selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak,” ujarnya.

Roby Firmansyah mengatakan, membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga negara, karena pajak yang terkumpul akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

“Apalagi saat ini, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui online dengan memanfaatkan perbankan dan aplikasi lainnya, serta peran BUMDes yang menjadi agen laku pandai secara non tunai, tentu menghindari tingkat kebocoran,” jelasnya.

Bapenda Sumenep pada Rabu (17/07) besok juga mengagendakan melanjutkan sosialisasi yang sama di Kecamatan Gayam.

IMG-20260312-WA0047
Example 120x600

Bacaan Lainnya

Satu Langkah Menuju Terang, Anggota DPRD Sumenep Ahmad Juhairi Terus Kawal Listrik di Pulau Masalembu

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Harapan masyarakat Pulau Masalembu...

May Day 2026, Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berkeadilan

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Momentum Hari Buruh Internasional...

DPRD Sumenep Dorong Transaksi Elektronik untuk Tingkatkan PAD

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Evaluasi LKPJ 2025, Pansus DPRD Sumenep Tekankan Pemerataan Pembangunan Diperkuat

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD...

Sosialisasi Reforma Agraria di Desa Bantarbolang, Warga Sambut Gembira Kepastian Status Lahan

PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah melalui Badan Pertanahan...

Pemkab Sumenep Melalui DKPP Kembali Ajukan Program Oplah 2026 untuk Tingkatkan Produksi Padi

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep...

IMG-20260320-WA0006