SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dengan mengedepankan pendekatan berbasis wilayah serta pemberdayaan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat”.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9/2026), tersebut diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan para camat dari wilayah daratan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan pemberian bantuan sosial. Kondisi geografis Sumenep yang memiliki karakteristik wilayah beragam membutuhkan pola intervensi yang disesuaikan dengan potensi dan persoalan masing-masing kawasan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” ujar Arif Firmanto.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, mengurangi konsentrasi atau kantong-kantong kemiskinan.
Ketiga strategi tersebut, lanjut Arif Firmanto, perlu dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor serta didukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep berada di angka 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga tercatat berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Arif Firmanto menegaskan, kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek perlindungan sosial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda mendorong kolaborasi melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program tersebut melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah program juga telah dijalankan Pemkab Sumenep untuk menekan beban masyarakat. Di antaranya melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan serta perlindungan bagi pekerja rentan.
“Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” jelas Arif Firmanto.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, masyarakat yang menilai posisi desilnya belum sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
Pemutakhiran dapat dilakukan melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal resmi yang tersedia, seperti Cek Bansos Kementerian Sosial, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.
Namun, pengajuan pembaruan data tidak secara otomatis mengubah posisi desil seseorang. Penentuan desil tetap dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi dan mekanisme pemeringkatan yang berlaku.
“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pemutakhiran dan perbaikan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Handoyo.
FGD tersebut menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si. Keduanya turut membahas sejumlah aspek, antara lain kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosial dan budaya masyarakat Madura.
Melalui forum tersebut, Pemkab Sumenep diharapkan dapat merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi ekonomi lokal, kondisi sosial masyarakat, serta ketepatan data penerima manfaat.
Tidak ada Respon