SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Penggunaan uang APBD yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan, Ellya Fardasah, kembali menjadi sorotan. Kali ini, pengadaan jasa sewa perahu angkutan laut kepulauan yang diklaim untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan pagu anggaran lebih dari Rp125 juta. Selasa (3/11).
Berdasarkan data yang diperoleh Jurnalis Indonesia, anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2026. Paket pekerjaan itu bernomenklatur “Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)”.
Dalam dokumen yang ada, volume pekerjaan tercatat satu paket dengan uraian biaya sewa perahu kepulauan. Jenis pengadaannya berupa jasa lainnya, dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung. Pemanfaatannya disebutkan mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, jadwal pelaksanaan kontrak dan pemilihan penyedia dalam dokumen tercatat berlangsung pada Januari 2026.
Besarnya anggaran yang dialokasikan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas pengadaan tersebut. Berapa lama perahu disewa, berapa kali digunakan, dan berapa banyak ibu bersalin yang benar-benar terbantu melalui anggaran Rp125 juta lebih itu? Berapa jumlah ibu bersalin yang telah dilayani? Wilayah kepulauan mana saja yang menjadi sasaran?
Dinkes P2KB Sumenep selaku Pengguna Anggaran juga perlu menjelaskan bagaimana proses penentuan harga sewa dilakukan, siapa penyedia jasa yang ditunjuk, serta bagaimana memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan pelayanan yang diberikan.
Celakanya, hingga kini, Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Ellya Fardasah, dikonfirmasi terkait hal tersebut dan sederet pengadaan lainnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya mendadak menghilang, enggan merespon.
Jurnalis Indonesia kini dalam penelusuran lebih lanjut. (ily)
Tidak ada Respon