SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, menjadi salah satu wilayah yang dipilih dalam kajian penyusunan kebijakan inovatif untuk pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kajian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembangunan Indonesia Barat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari pola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Aditya Widya Pradipta, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam kajian di Kabupaten Sumenep, khususnya Pulau Kangean.
Beberapa aspek tersebut meliputi transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta ketahanan pangan, air, dan energi. Tim juga mendalami aspek lingkungan hidup serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Harapannya, melalui kunjungan ini dapat tergambar secara menyeluruh kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumenep,” ujar Aditya saat ditemui di Kabupaten Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, pemilihan Pulau Kangean sebagai lokasi kajian memiliki pertimbangan tersendiri. Wilayah tersebut dinilai dapat menggambarkan tipologi kawasan kepulauan di bagian tengah Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu rujukan dalam melihat pola pembangunan kepulauan secara lebih luas.
Selain kondisi wilayah, kajian tersebut juga mempertimbangkan capaian pembangunan kepulauan yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kabupaten Sumenep sendiri menjadi salah satu dari empat daerah yang dipilih dalam penyusunan kebijakan inovatif pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiga daerah lainnya ialah Kabupaten Natuna, Kota Sabang, dan Kepulauan Seribu.
Dari hasil peninjauan lapangan, tim Bappenas telah mengidentifikasi sejumlah fenomena dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Temuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam menyusun standar serta model pembangunan kawasan kepulauan.
Salah satu hasil yang ditargetkan adalah perumusan quick wins atau program prioritas yang dapat diterapkan di Pulau Kangean maupun kawasan pesisir Kabupaten Sumenep.
Aditya mengatakan, hasil kajian lapangan akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kajian ini akan menjadi bahan utama untuk menyusun kebijakan inovatif yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya.
Penyusunan kebijakan ditargetkan rampung pada akhir Desember. Sebelum itu, hasil kajian akan didiseminasikan pada pertengahan Desember sebagai bahan tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Dalam prosesnya, tim Bappenas berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan sejumlah pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hasil kajian sekaligus menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan hidup masyarakat pesisir serta warga yang tinggal di pulau-pulau kecil.
“Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat hasil kajian serta menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkas Aditya.
Tidak ada Respon