SURABAYA (JURNALIS INDONESIA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Menyikapi perkembangan politik nasional tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI, Hj. Lita Machfud Arifin, menyatakan menghormati keputusan yang diambil Gibran.
Menurut Lita, dinamika ketatanegaraan yang tengah berlangsung harus disikapi secara bijaksana dengan tetap mengedepankan supremasi konstitusi. Setiap proses politik, kata dia, harus berjalan berdasarkan aturan hukum dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Ia menilai, pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi konstitusi dalam menjalankan tugas maupun mengambil keputusan terkait jabatan publik.
“Kami menghormati keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik, tentu memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi dan seluruh mekanisme ketatanegaraan,” ujar Lita.
Lebih lanjut, Lita menjelaskan bahwa dukungan NasDem terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI. Menurutnya, langkah tersebut ditempuh melalui jalur politik dan kelembagaan yang sah.
“Sejak awal, NasDem memilih jalur konstitusional. Kami tidak ingin persoalan kenegaraan diselesaikan melalui polemik yang berkepanjangan. Semua harus dikembalikan kepada aturan hukum dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan perkembangan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, surat pengunduran diri tersebut tetap harus diproses oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Di tengah situasi politik tersebut, Lita mengingatkan agar stabilitas nasional tetap terjaga. Menurutnya, dinamika di tingkat elite politik tidak boleh sampai mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, terlebih pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik di tingkat nasional justru menghambat agenda pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ketua NasDem Jawa Timur itu menambahkan, peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemegang jabatan publik bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, serta ketaatan terhadap hukum.
Lita menegaskan, bagi NasDem, persoalan mendasar bukanlah siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana prinsip demokrasi dan konstitusi tetap ditegakkan demi kepentingan bangsa dan negara.
“Bagi NasDem, yang paling utama bukan persoalan siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana konstitusi tetap dihormati, demokrasi berjalan dengan baik, dan kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan politik maupun pribadi,” tambahnya.
Ia berharap seluruh tahapan tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut dapat berlangsung secara terbuka, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lita juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi Indonesia.
“Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap persoalan kenegaraan harus diselesaikan melalui konstitusi. Mari kita jaga persatuan, stabilitas nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (red)
Tidak ada Respon