BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Kapal Mega Buana 77 yang melayani rute pelayaran Tolitoli, Sulawesi Tengah, menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan masyarakat. Kapal tersebut diduga merupakan kapal pengangkut barang, tetapi juga digunakan untuk mengangkut penumpang di kawasan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur.
Aktivitas tersebut menuai pertanyaan karena lokasi pelabuhan di kawasan Rinding diketahui diperuntukkan bagi kegiatan bongkar muat barang, bukan sebagai pelabuhan khusus penumpang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap penumpang dikenakan tarif tiket sebesar Rp300.000 per orang. Namun, status perizinan kapal untuk mengangkut penumpang, termasuk sertifikasi dan kelengkapan dokumen keselamatan pelayaran, masih perlu dipastikan oleh instansi berwenang.
Dalam konfirmasi awak media beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Nurhasani, menjelaskan bahwa aktivitas pengangkutan penumpang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Memuat penumpang di pelabuhan barang itu tidak boleh. Pelabuhan di Rinding fungsinya khusus untuk bongkar muat barang. Jika kapal ingin melayani penumpang, harus menggunakan pelabuhan penumpang yang resmi dan ditetapkan. Selain itu, penjualan tiket pun harus melalui agen resmi yang terdaftar. Memiliki tiket saja tidak cukup, tanpa agen resmi keabsahannya dipertanyakan,” tegas Haji Nurhasani.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam operasional kapal Mega Buana 77 di antaranya dugaan penggunaan kapal berstatus pengangkut barang untuk melayani penumpang secara komersial.
Selain itu, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di pelabuhan yang diperuntukkan bagi bongkar muat barang juga menjadi persoalan. Mekanisme penjualan tiket dengan tarif Rp300.000 per orang turut dipertanyakan, terutama terkait keberadaan agen penjualan resmi yang terdaftar.
Tidak kalah penting, keabsahan dokumen kapal, sertifikat keselamatan dan kelaiklautan, serta jaminan asuransi bagi penumpang perlu mendapatkan pemeriksaan dari instansi terkait.
Ketentuan mengenai keselamatan dan penyelenggaraan pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya. Karena itu, jenis kapal, perizinan, sertifikasi, serta kesesuaian operasional harus dipastikan sebelum kapal digunakan untuk mengangkut penumpang secara komersial.
Atas persoalan tersebut, instansi berwenang, khususnya otoritas pelabuhan dan instansi perhubungan terkait, harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen serta aktivitas operasional kapal Mega Buana 77.
Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh kegiatan pelayaran berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut.
Jurnalis media ini kini dalam penelusuran lebih lanjut seraya mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. (fnd)
Tidak ada Respon