Gubernur Khofifah Kompak Tutup Mulut Soal Pelabuhan Masalembu Kewenangan Pemprov Jatim yang Rusak dan Membahayakan

Pada
KOLASE FOTO. Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dan kondisi jalan Pelabuhan Masalembu kewenangan Pemprov Jatim yang dibiarkan rusak bertahun-tahun mengancam nyawa masyarakat setempat
KOLASE FOTO. Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dan kondisi jalan Pelabuhan Masalembu kewenangan Pemprov Jatim yang dibiarkan rusak bertahun-tahun mengancam nyawa masyarakat setempat
A-AA+A++

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak kompak memilih diam atas persoalan jalan Pelabuhan Masalembu kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibiarkan rusak parah bertahun-tahun mengancam nyawa masyarakat setempat. Rabu (25/3/2026).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil seakan tak peduli terhadap kerusakan jalan Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangannya kendati sering menjadi keluhan masyarakat setempat lantaran keberadaannya membahayakan dan mengancam keselamatan.

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dikonfirmasi memilih bungkam enggan memberikan tanggapan terhadap persoalan serius yang dialami oleh warga kepulauan Masalembu itu.

Atas kondisi tersebut, warga setempat menilai Gubernur Jatim seakan menunjukkan ketidakpedulian terhadap warga Masalembu. Warga Masalembu hanya meminta tanggungjawab Gubernur Khofifah atas jalan Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim itu.

“Warga Masalembu berharap Pemprov Jatim yang menjadi kewenangan dalam pelabuhan Masalembu harus segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Mengingat perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan pelabuhan seharusnya menjadi prioritas, terlebih di wilayah kepulauan Masalembu yang sangat bergantung pada akses transportasi laut,” desak warga Masalembu, Hasan.

Pelabuhan Masalembu sendiri merupakan jalur vital yang menghubungkan pulau dengan wilayah luar. Kerusakan akses jalan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga keselamatan masyarakat setempat.

Warga Masalembu itu bahkan membandingkan dengan Pelabuhan Keramaian yang berada dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor UPP Kelas III Masalembu yang sangat mulus dan nyaman dilewati.

“Masak iya Gubernur Jatim tidak malu dengan kondisi Pelabuhan Masalembu yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim yang hancur itu. Jika tidak segera ditangani, kondisi Pelabuhan Masalembu dikhawatirkan akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan korban jiwa,” pungkasnya.

Bacaan Lainnya

Calon Kades Petahana Mahmud Janjikan Mobil dan Motor, FWP: Patut Diduga Politik Uang

PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Janji pemberian hadiah berupa...

Proyek Peningkatan Jalan Harapan Maju–Pandansari di Berau Telah Rampung: Konektivitas Diperkuat

BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten Berau terus...

Antusiasme Warga Tinggi dan Disetujui Bupati, Bapenda Sumenep Perpanjang Masa Diskon Pajak hingga Desember 2026

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Kabar baik bagi masyarakat...

Pajak Daerah Sumenep Terus Meningkat, Bapenda Berikan Penghargaan kepada Wajib Pajak

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep...

Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal, Dinas Perikanan Sumenep Gelar Pelatihan di Malang

SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep...

Bertahun-tahun Dijanjikan, Jalan Alternatif Samarinda–Berau via Tunggal Bumi Tak Kunjung Dibangun

BERAU (JURNALIS INDONESIA) – Rencana pembangunan jalan alternatif...

IMG-20260910-WA0010

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *