Hal tersebut akan diatur dalam aturan yang sedang di susun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar-K/L. Zudan mengatakan biaya tersebut akan digunakan untuk memelihara sistem data penduduk di Dukcapil.
“Sekarang kan gratis sejak 2013. Mulai tahun 2022, akses hit per NIK akan berbayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Kamis (14/4/2022). (detikcom)
