PEMALANG (JURNALIS INDONESIA) – Demo oleh Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu (AMPB) yang rencana akan digelar tanggal 4 September merupakan bukti terjadinya kebuntuan komunikasi politik antara bupati atau pemda dengan elemen masyarakat.
‎
‎Hal itu disampaikan oleh politisi senior PDIP, Slamet Efendi SE, ketika dihubungi via selulernya. Menurutnya, komunikasi itu sangat penting. Semua persoalan bisa selesai karena ada komunikasi.
“Ingat filosofi orang Jawa, kalau sudah dipangku (dirangkul) akan baik-baik saja. Jangan sombong dan meremehkan orang kecil,” ujar Slamet Efendi yang akrab dipanggil SE.
‎
‎Sebuah aksi demo atau kegiatan apapun oleh elemen masyarakat mestinya sudah terdeteksi oleh Pemkab dan orang-orang lingkaran bupati.
‎
‎Dari segi pemerintahan bupati bisa memerintahkan Kesbangpol yang memang menjadi tugas pembinaan elemen masyarakat.
‎
‎Menurut SE, munculnya aksi demo biasanya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat oleh program kinerja bupati yang tidak jelas.
“12 program janji Bupati Anom waktu kampanye itu mestinya yang menjadi prioritas utama,” lanjut SE.
‎
‎Di tahun pertama yang didahulukan mestinya adalah program janji kampanye yang menjadi prioritas. Program tersebut merupakan janji politik yang harus di jalankan. Semua dinas wajib menjabarkan dan melaksanakan apa yang menjadi program prioritas tersebut.
Selain PDI, politisi partai Golkar, Aris Ismail, mengingatkan agar demo tanggal 4 September dilaksanakan secara damai dan tidak anarkis.
‎
‎”Boleh saja mengadakan aksi demo , menyampaikan aspirasi kepada bupati, tapi ya dengan cara damai dan tidak anarkis,” ujar Aris Ismail yang juga adalah wakil Ketua DPRD Pemalang. (mam/ely)
