SUMENEP (JURNALIS INDONESIA) – Pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi perhatian Jurnalis Sumenep Independen (JSI). Organisasi pers tersebut memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan infrastruktur sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat.
Apresiasi itu sebelumnya diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam kegiatan Pengukuhan JSI periode 2026–2029 yang berlangsung di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).
Pembina JSI, Slow Ahmadi Neja, S.IKom., M.IKom., yang juga dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya sekaligus administrator Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Unitomo, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari pembangunan fisik. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan dasar, terutama bidang kesehatan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumenep. Melalui program tersebut, masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat memperoleh akses layanan kesehatan dengan menggunakan identitas kependudukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Layanan kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, sesuai ketentuan program yang berlaku.
Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Kabupaten Sumenep disebut telah mendekati 100 persen. Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan tersebut juga mendapat pengakuan melalui UHC Award 2026 Kategori Madya.
UHC pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan ketika masyarakat sakit. Konsep jaminan kesehatan semesta mencakup berbagai tahapan pelayanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan hingga rehabilitasi.
Selain sektor kesehatan, pemerataan pembangunan juga terlihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan di wilayah kepulauan.
Pada tahun anggaran 2026, dari total anggaran sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekitar Rp27,53 miliar dialokasikan untuk wilayah kepulauan.
Alokasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat konektivitas sekaligus mengurangi kesenjangan infrastruktur antara kawasan daratan dan kepulauan.
Salah satu perkembangan yang terlihat berada di Pulau Kangean. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dengan Kecamatan Kangayan telah mendapatkan perbaikan sehingga kondisi ruas jalan menjadi lebih baik dan dapat menunjang aktivitas serta mobilitas masyarakat.
Peningkatan infrastruktur jalan juga dilakukan pada sejumlah ruas lainnya, termasuk jalur Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.
Bagi warga kepulauan, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki dampak luas. Jalan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga berhubungan dengan distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, serta berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membuat persoalan konektivitas menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur di wilayah kepulauan dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
JSI berpandangan bahwa pembangunan Kabupaten Sumenep perlu dilaksanakan secara proporsional dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, konektivitas antarpulau, fasilitas transportasi, serta pelayanan dasar lainnya perlu dikembangkan secara beriringan.
Pemerataan pembangunan pada akhirnya tidak hanya ditandai dengan semakin baiknya kondisi jalan atau bertambahnya fasilitas fisik. Ukuran lainnya adalah semakin mudahnya masyarakat memperoleh layanan dasar yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
Bagi JSI, pembangunan wilayah daratan dan kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun Sumenep. Kemajuan daerah tidak cukup dilihat dari perkembangan kawasan perkotaan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk pulau-pulau terluar.
Apresiasi yang diberikan JSI sekaligus diharapkan menjadi dorongan agar berbagai program pembangunan yang telah berjalan dapat terus dipertahankan, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
Tidak ada Respon